Bantuan sosial (bansos) pemerintah yang disalurkan sebelum hari H pencoblosan Pemilu Serentak 2024, disinyalir untuk kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
- Tahun Terakhir Berkuasa, Jokowi Lebaran di Jakarta
- Dua Menteri Dipanggil ke Istana, PKB Tegaskan Tetap Gulirkan Hak Angket
- PBB Soroti Netralitas Jokowi di Pilpres, Timnas AMIN Respons Begini
Baca Juga
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyampaikan hal tersebut dalam acara deklarasi dukungan ratusan alumni Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), di Favehotel Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jalan Mayjen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (3/1).
Dia memandang, unsur politik kental dalam kebijakan penyaluran bansos di awal tahun 2024 ini, karena Jokowi memutuskan untuk merealisasikannya saat sudah mendekati hari pencoblosan pemilu.
"Sebenarnya bansos itu rapel 3 bulan. Januari, Februari, Maret ditariknya ke Februari. Padahal kan satu, satu, satu," ujar Mardani.
Maka dari itu, Mardani menganggap penyaluran bansos dari pemerintah dimaksudkan supaya masyarakat memilih pasangan capres-cawapres yang disokong Jokowi.
"Ya ini kan untuk elektoral. Tapi kita tidak bisa nangkepnya," demikian Mardani yang juga menjabat Jurubicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tersebut. 
- PKS Tawarkan Nasir Djamil Pendamping Mualem pada Pilgub Aceh 2024
- Oposisi atau Koalisi, PKS Tetap Pertahankan Program Pro Rakyat
- Koalisi PKS dan PKB Berlanjut di Pilkada
