Presiden Jokowi diminta menunda menerbitkan instruksi presiden terkait rencana pengadaan mobil dinas listrik untuk semua pejabat.
- Roy Suryo Dkk Panen Dukungan Warganet: Terus Berjuang untuk Kebenaran
- Jokowi Lakukan Serangan Balik di Tengah Polemik Ijazah
- UGM Klaim Ijazah dan Skripsi Jokowi Asli
Baca Juga
Desakan itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Kamis (29/9).
Menurut Mulyanto, kondisi keuangan negara masih belum aman sehingga perlu hati-hati dalam penggunaannya.
Mulyanto berpendapat, pengadaan kendaraan listrik di instansi Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit.
Atas dasar itu, sebaiknya dana atau anggaran Pemerintah diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendesak, seperti subsidi energi dan pangan untuk masyarakat.
"Di tengah keterbatasan ruang fiskal kita, saya lebih cenderung kita menunda pengeluaran APBN untuk sektor ini,” demikian kata Mulyanto.
Mulyanto menegaskan, dalam kondisi ekonomi saat ini Pemerintah harus memprioritaskan APBN untuk kebutuhan yang lebih penting dan mendesak bagi masyarakat.
Ia menyarankan anggaran untuk pengadaan kendaraan listrik itu dialihkan untuk subsidi energi, subsidi pangan, reduksi inflasi, dan lain-lain.
"Apalagi kalau kendaraan listrik tersebut diadakan secara impor atau dengan tingkat kandungan dalam negeri yang rendah tentu akan semakin membebani keuangan negara," ujarnya. 
- Roy Suryo Dkk Panen Dukungan Warganet: Terus Berjuang untuk Kebenaran
- Jokowi Lakukan Serangan Balik di Tengah Polemik Ijazah
- UGM Klaim Ijazah dan Skripsi Jokowi Asli
