Perang dingin antara Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden Joko Widodo, terasa saat acara puncak Bulan Bung Karno (BBK) 2023, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.
- PDI Perjuangan Dorong Pengendalian Harga dan Stok Bahan Pokok Jelang Lebaran
- Jika PDIP Yakin Hasto Tak Bersalah Harusnya Tak Framing KPK Politis
- Golkar Siap Tampung Jokowi
Baca Juga
Penilaian itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, merespon pernyataan Megawati yang menyindir tiga partai pendukung Presiden Jokowi, PAN, PKB dan Golkar, masih pikir-pikir dukung Ganjar Pranowo. Pimpinan ketiga partai itu juga hadir di arena.
"Ketum tiga partai yang diundang masih pikir-pikir kalau Ganjar Capresnya, artinya tiga partai itu tidak mendukung PDIP. Megawati hanya didukung Hanura dan Perindo, partai gurem yang tidak punya kursi di DPR," kata Muslim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/6).
Dia melihat Megawati gelisah, meski acara itu dihiasi canda dan tawa.
Kegelisahan itu bisa dinilai dari pernyataan "Kalau di sini ada tiga (Golkar, PAN, PKB) itu yang saya bilang, ya mikar-mikir dulu dah. Tuh bapak-bapak, kan diketawain. Lho bener kan. Tapi saya bilang, ndak apa-apa, mau ikut boleh, endak ikut ya ndak papa, betul ndak? Merdeka!"
"Jadi, di acara itu masih terbaca, Megawati dan Jokowi ada perang dingin," kata Muslim.
Megawati, kata dia, sudah terlanjur mengusung Ganjar atas desakan dan usulan Jokowi, hingga meninggalkan Puan Maharani yang telah digadang-gadang di internal PDIP.
Meski begitu, Megawati diyakini kecewa, dengan pengorbanan itu, Ganjar malah minim dukungan dari partai yang punya kursi di Senayan, terlebih Parpol yang ada di koalisi pendukung Jokowi masih pikir-pikir mendukung Ganjar.
"Ini pasti bikin Megawati kecewa pada Jokowi, karena tiga partai itu ada di bawah kendali Jokowi," pungkas Muslim. 
- PDI Perjuangan Dorong Pengendalian Harga dan Stok Bahan Pokok Jelang Lebaran
- Sold Out! Tiket Indonesia vs Bahrain di SUGBK Habis Terjual
- Jika PDIP Yakin Hasto Tak Bersalah Harusnya Tak Framing KPK Politis
