Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel kini menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel untuk melakukan penataan aset pertanahan.
- Gubernur Sumsel Targetkan Sukses Ganda di Pornas Korpri 2025
- Pansus DPRD Sumsel Desak Pemprov Validasi Data Perkebunan Sawit
- Pemprov Sumsel Fokus Perbaiki Tata Kelola Aset, Dorong Efisiensi dan Transparansi
Baca Juga
Pasalnya, aset pertanahan Pemprov Sumsel masih ada yang belum memiliki sertifikat dan bersengketa.
Hal ini diakui oleh Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi usai menandatangani kerjasama, Selasa kemarin (4/2).
Dia mengatakan, saat ini Pemprov Sumsel telah memiliki catatan bidang pertanahan baik yang belum memiliki sertifikat maupun yang bersengketa.
Aset pertanahan ini dinilai sangat penting untuk menjalankan program Pemprov Sumsel. Karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, tentunya dibutuhkan dukungan pihak Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN.
“Kami yakin dengan dukungan BPN maka dapat diselesaikan dengan baik dan program Pemprov dapat dijalankan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumsel, Asnawati mengaku akan mendukung Pemprov Sumsel dalam melakukan penataan aset di bidang pertanahan ini.
“Ini tidak hanya seremonial, tentu implementasinya akan kami wujudkan,” singkatnya. 
- Gubernur Sumsel Targetkan Sukses Ganda di Pornas Korpri 2025
- Pansus DPRD Sumsel Desak Pemprov Validasi Data Perkebunan Sawit
- Pemprov Sumsel Fokus Perbaiki Tata Kelola Aset, Dorong Efisiensi dan Transparansi
