Dalam upaya membangun 'Bumi Sedulang Setudung' yang lebih maju, Penjabat Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, menekankan pentingnya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk tahun 2025.
- Habiskan Anggaran Sewa Rp600 Juta per Tahun, Pemkab Banyuasin Disarankan Bangun Gedung Pelayanan
- Tunjangan Pegawai Pemkab Banyuasin Langsung Cair Tiga Bulan, Tiap ASN Terima Puluhan Juta
- Pemkab Banyuasin Undur Perayaan HUT pada 22 April, Ini Alasannya
Baca Juga
Acara ini digelar di Gedung Graha Sedulang Setudung, Kamis (28/3/2024).
Musrenbang RKPD menjadi forum kunci bagi pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin untuk merumuskan dan menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah, termasuk program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, serta lokasi.
Penjabat Bupati mengajak semua pimpinan dan aparatur di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta stakeholders untuk berkolaborasi dalam menciptakan inovasi dan integrasi pembangunan lintas sektor.
"Kita membutuhkan sinergitas dan kolaborasi untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan," ujar Hani, didampingi oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin, Ir. Kosarudin.
Pencapaian signifikan telah dicatat oleh Kabupaten Banyuasin dalam hal manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 57,19 (kriteria CC) pada tahun 2022 menjadi 70,23 (kriteria BB) pada tahun 2023.
Sementara itu, nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) naik dari 66,29 pada tahun 2022 menjadi 76,85 pada tahun 2023.
Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023, Kabupaten Banyuasin menduduki peringkat ke-36 dari 415 kabupaten/kota di Indonesia dan peringkat ke-2 dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan nilai 3,375 dalam kategori sedang.
Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 195 peringkat di tingkat nasional dan naik 5 peringkat di tingkat provinsi dibandingkan dengan tahun 2022.
Dalam aspek sosial, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuasin turun dari 10,00% pada tahun 2022 menjadi 9,58% pada tahun 2023. Kemiskinan ekstrem juga menurun dari 3,07% menjadi 0,56% dalam periode yang sama.
Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 3,39% pada tahun 2022 menjadi 3,35% pada tahun 2023. Selain itu, angka gini rasio yang mengukur ketimpangan pendapatan turun dari 0,340 pada tahun 2018 menjadi 0,265 pada tahun 2023.
Komitmen dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin ini diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. 
- Habiskan Anggaran Sewa Rp600 Juta per Tahun, Pemkab Banyuasin Disarankan Bangun Gedung Pelayanan
- Tunjangan Pegawai Pemkab Banyuasin Langsung Cair Tiga Bulan, Tiap ASN Terima Puluhan Juta
- Pemkab Banyuasin Undur Perayaan HUT pada 22 April, Ini Alasannya
