Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin memastikan bahwa ketersediaan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan cukup hingga menjelang Pemilu 2024.
- Seorang Calon Jemaah Haji Asal Musi Rawas Batal Berangkat
- Terapkan Skema Buka Tutup, Jalan Tol Palembang Betung Bisa Dilalui Pemudik
- Ratusan Ribu Liter Minyak Mentah dari Sumur Ilegal di Muba Disita
Baca Juga
Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Saukani, stok blangko akan tersedia sampai menjelang Pemilu 2024. Oleh karena itu, masyarakat, terutama pemula yang memiliki hak pilih, diminta untuk tidak khawatir dan resah.
"Stok blangko tersedia sampai pesta demokrasi 2024 nanti," kata Saukani, Selasa (19/9).
Saukani tidak menyebutkan jumlah stok blangko yang tersedia, tetapi dia mengatakan bahwa proses pengurusan dokumen kependudukan, termasuk KTP, tidak sulit dan bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa perantara (calo).
"Warga bisa langsung datang ke Dukcapil dan kantor pelayanan untuk urus KTP," ungkapnya.
Proses pengurusan dokumen kependudukan bisa dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis Dukcapil (UPTD Dukcapil) di beberapa kecamatan, layanan satu pintu di OPI Mall, atau langsung di kantor Disdukcapil Banyuasin. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, terutama bagi pelajar yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilu mendatang.
Selain memastikan ketersediaan blangko KTP, Saukani juga menegaskan bahwa pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP, adalah gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika ada oknum yang meminta uang dalam proses pengurusan dokumen tersebut.
Ketua KPU Banyuasin, Mubarok, melalui Bahrial Syah, anggota KPU Divisi Humas dan Parmas Banyuasin, juga mengingatkan pentingnya memiliki KTP saat pencoblosan dalam Pemilu. KTP digunakan untuk memasukkan pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan memeriksa Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara online.
"Ya, kami harap kedepannya seluruh masyarakat yang berhak memilih sudah memiliki KTP," tandasnya. 
- PDIP: Rakyat Khawatir Syarat Pemimpin Harus Punya Koneksi Politik dan Uang
- 7 Ribu Personel Gabungan TNI-Polri Siap Amankan Gedung MK
- Bamsoet Dukung Prabowo-Gibran Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu
