Anggota Komite IV Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma mengingatkan Pemerintah Pusat untuk tidak menyandera Aceh dengan beban anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, menggunakan Dana Alokasi Khusus Aceh (DOKA).
- Lolos PON Aceh-Sumut, Tim Hockey Indoor Putra Sumsel Cetak Sejarah
- Pj Gubernur Pastikan PON 2024 Siap Digelar di Aceh
Baca Juga
Sebab hal tersebut sangat memberatkan dan merugikan Aceh dari sisi optimalisasi pembangunan tahun 2024.
"Memang penetapan Aceh dan Sumut sebagai tuan rumah PON 2024 melalui proses bidding. Namun pemerintah pusat mestinya memberi dukungan anggaran secara lebih maksimal. Karena ini Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pertimbangan kemampuan anggaran daerah," kata Haji Uma dalam keterangan tertulis, Kamis, (28/9).
Pernyataan tersebut dilontarkan Haji Uma menyikapi kabar penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk penyelenggaraan PON 2024, sebesar Rp 1,2 triliun. "Kondisi anggaran Aceh sangat berat untuk menanggung beban kekurangan anggaran PON sebesar Rp 1,2 triliun, karena persentase DOKA hanya tinggal 1 persen," ujarnya.
Menurut Haji Uma, membebankan dana DOKA untuk PON akan menimbulkan masalah lain yakni, ketimpangan proses pembangunan di tahun mendatang nanti. Belum lagi, ada informasi, Aceh juga masih punya utang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2023 kurang lebih Rp 700 Miliar dan lainnya.
“Jika kekurangan biaya PON berkisar (Rp) 350 Miliar hingga (Rp) 500 Miliar Aceh masih mungkin. Namun jika Aceh harus menanggung (Rp) 1,2 triliun, Aceh tidak mampu. Memakai dana DOKA untuk PON juga akan memunculkan masalah lain yaitu, ketimpangan pembangunan dan itu merugikan Aceh," ujar Haji Uma mengingatkan.
Untuk itu, Haji Uma berharap Pemerintah Pusat melalui Kemenkeu, Kemendagri dan Kemenpora membantu dan memberikan solusi terhadap anggaran PON 2024. Dia juga berencana untuk menyurati Kementerian Keuangan terkait masalah ini.
“Kita akan menyurati kementerian terkait menyangkut hal ini. Apalagi kita mendengar ada janji pemerintah pusat untuk membantu mengusahakan kekurangan anggaran (Rp) 1,2 Triliun bagi Aceh melalui alokasi APBN, APBA dan sumber lainnya. Namun hal ini belum ada perkembangan realisasinya," pungkas Haji Uma.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh membantah bahwa Rp 1,2 triliun dari APBA digunakan untuk biaya pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024. Anggaran itu disebut dana sharing antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
"Dari (Rp) 1,2 Triliun itu nanti ada sharingnya, APBA berapa dan pemerintah pusat berapa. Tapikan asumsi orang bahwa seakan-akan itu penggunaan APBA untuk PON, sebenarnya nggak," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Rabu, 27 September 2023.
Muhammad MTA, menjelaskan, bahwa karena ini event nasional dan Aceh menjadi tuan rumah, tidak mungkin tak ada dana sharing dan hal itu normatif disetiap event-event pasti ada.
"Tapi untuk pembangunan venue dan sebagainya itu sudah ditanggung oleh pusat. Misalnya, rehab berat Stadion Harapan Bangsa," sebutnya.
Menurut dia, anggaran Rp 1,2 triliun merupakan hitungan kasar dan itu adalah asumsi dana yang tidak cukup untuk pelaksanaan PON. Di mana ada pembelian alat, konsumsi, serta transportasi.
MTA menyebut, bahwa dana sebesar Rp 1,2 triliun itu sedang dihitung oleh PB PON untuk pelaksanaan. Selain itu, setiap kontingen dari provinsi akan menanggung biaya kontribusi
"Kalau dikatakan menggunakan APBA, nggak mungkin. Kita baru ada dana sharing karena kita tuan rumah dan karena ini event nasional," jelas dia.
Disisi lain, kata MTA, Pemerintah Aceh menginginkan biaya pelaksanaan PON semaksimal mungkin tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari APBA. Menurutnya, event nasional bakal ada sponsor yang bisa menghasilkan pendapatan untuk PB PON.
"Jadi Pemerintah Aceh berupaya semaksimal mungkin tidak menggunakan APBA untuk biaya pelaksanaan PON ini," ujarnya.
Dia mendorong semua stakeholder agar bersatu melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, agar upaya tidak menyentuh anggaran APBA untuk PON bisa terlaksana.
"Kita lobi pemerintah pusat caranya kita jangan ribut-ribut. Tapi kalau ada agenda politik, serang ini serang itu, nggak bagus bagi Aceh," kata dia.
MTA mengatakan, bahwa kondisi fiskal Aceh berkurang dan hal ini juga menjadi pertimbangan lobi-lobi anggaran kepada pemerintah pusat dan para sponsor untuk ajang olahraga nasional ini.
Dimana kebijakan ini dilakukan agar dana Rp 1,2 triliun untuk pelaksanaan PON ini harus dipikir bersama-sama dengan sumber pendapatan lain sehingga tidak mereduksi (memotong) anggaran Aceh.
"Jadi kita harus berpikir positif. Jangan sampai berpotensi ada serangan kepada pemerintah yang dapat dianggap kita tidak berkomitmen terhadap ini," kata MTA. 
- Ombudsman Tegaskan Sekolah Dilarang Kutip Uang Perpisahan dan Wisuda Siswa
- Siapkan Saldo yang Cukup, Berikut Tarif Jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung Hingga Aceh
- 10 Mayat Tanpa Identitas Dievakuasi dari Perairan Aceh Jaya
