Pemerintah terus memacu laju vaksinasi Covid-19. Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah daerah melakukan terobosan dan inovasi kreatif untuk mendukung percepatan vaksinasi.
“Perlu ada terobosan-terobosan kreatif dalam rangka mempercepat vaksinasi. Belajar dari pengalaman daerah-daerah lain yang sudah sukses,” ujar Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, dikutip laman resmi Kemendagri, Kamis (3/2).
Dalam percepatan vaksinasi, Tito menjelaskan sejumlah strategi yang sudah dan bisa diterapkan Pemerintah daerah.
Pertama, Pemerintah daerah menerapkan pemberian vaksinasi berbasis pada administrasi pemerintahan, seperti yang dilakukan Pemerintah Bali melalui kampung dan DKI Jakarta lewat Rukun Warga (RW).
Kedua, Pemerintah daerah membangun pusat vaksinasi seperti di lapangan, mal, komunitas, dan sebagainya yang dapat diakses oleh masyarakat.
Ketiga, pemberian vaksinasi dilakukan dengan berbasis mobile, yakni aktif mendatangi masyarakat. Cara ini biasanya diterapkan bagi daerah-daerah yang sukar dijangkau, atau masyarakatnya enggan ke tempat pusat vaksinasi.
Keempat, pemberian vaksinasi dilakukan dari rumah ke rumah dengan menargetkan masyarakat lanjut usia (lansia). Upaya proaktif ini penting karena mereka termasuk kelompok rentan terhadap ancaman Covid-19.
Tito menyampaikan, di antara strategi itu, ada juga Pemerintah daerah yang melakukan berbagai terobosan kreatif lainnya. Langkah itu, misalnya, dengan memberikan sembako, bantuan sosial, hingga menyediakan doorprize bagi masyarakat yang bersedia mengikuti vaksinasi. Tito pun mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan tersebut.
Tito bersyukur, meski bukan negara produsen vaksin, kebutuhan vaksinasi di Indonesia relatif terpenuhi. Mantan Kapolri itu pun mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan vaksinasi tersebut.
“Pemerintah daerah perlu mendukung dengan mempercepat penyuntikan vaksin kepada masyarakat agar ketersediaan vaksin dapat dimanfaatkan,” tuturnya.
Tito berharap, dengan berbagai upaya meningkatkan laju vaksinasi tersebut, pembentukan kekebalan tubuh di masyarakat akan semakin cepat terwujud. Dengan demikian, keberadaan varian Omicron pun dapat teratasi. Selain itu, ia juga meminta agar kepala daerah tetap mengampanyekan penerapan protokol kesehatan, terutama mengenakan masker kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan skenario terburuk apabila terjadi lonjakan kasus pandemi. Misalnya, dengan mempersiapkan fasilitas kesehatan, baik sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan obat-obatan maupun tenaga kesehatan. Dengan begitu, penanganan terhadap lonjakan kasus tersebut dapat dipersiapkan dengan lebih baik,” tukasnya.
- Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, Dirut PT EKI Diperiksa KPK
- Tersangka Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa KPK
- KPK Kembali Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi APD Covid-19
