Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan penyelenggaraan Sertifikasi Halal tahap kedua mulai hari ini 17 Oktober 2021. Adapun produk yang wajib memiliki sertifikat halal adalah obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan.
- Pemprov Sumsel Siapkan 1.000 Sertifikat Halal Gratis Bagi UMKM
- Siap-siap, Produk Tak Bersertifikat Halal Bakal Disanksi
- Kemenag Disarankan Bikin Sertifikat Haram
Baca Juga
Kewajiban bersertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag mulai diberlakukan sejak 17 Oktober 2019. Pada tahap pertama, kewajiban ini diberlakukan untuk produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan. Hal tersebut sekaligus menandai dimulainya era baru sertifikasi halal di Indonesia sebagai amanah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
Sertifikasi halal sejak itu dilaksanakan oleh BPJPH sebagai leading sector secara administratif dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berwenang dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan fatwa kehalalan produk.
Pada tahap pertama, BPJPH telah mensertifikasi 27.188 produk pelaku usaha.
“Capaian ini perlu diapresiasi. Namun, BPJPH Kemenag juga perlu terus bertransformasi, mengingat sasaran jumlah pelaku usaha lebih dari 65,5 juta dan kewajiban bersertifikat halal terus berlanjut,” ujar Menteri Agama, Yaqut Cholil Qumas pada peringatan HUT ke-4 BPJPH Kemenag, di Jakarta, Minggu (17/10).
Menurut Menag, sejumlah upaya dan terobosan harus terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah produk yang disertifikasi halal, salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
Program Sehati merupakan wujud dukungan dan perhatian pemerintah kepada pelaku UMK, yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal, baik itu bersumber dari Pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, ataupun dukungan sektor swasta yang sama-sama memiliki komitmen bersama mendukung ketersediaan produk halal bagi pasar dalam negeri maupun pasar global.
“Kemenag mengapresiasi para pelaku usaha, Satgas halal provinsi, perguruan tinggi dan seluruh stakeholders yang berkomitmen penuh dalam mewujudkan Jaminan Produk Halal menuju Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia,” katanya.
Untuk tahap kedua, kewajiban sertifikat halal akan mulai diberlakukan bagi produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan. Ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
“Tahap kedua ini dilaksanakan mulai 17 Oktober 2021 sampai dengan yang terdekat 17 Oktober 2026,” terang Menag.
Menurutnya, penahapan ini bertujuan agar kewajiban bersertifikat halal bagi produk sebagaimana ditetapkan regulasi, terlaksana dengan baik dan menghindari potensi kesulitan, khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya.
“Cakupan produk dalam Jaminan Produk Halal sangatlah luas, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kebijakan penahapan ini suatu keniscayaan dalam implementasi mandatory sertifikasi halal,” tutur Menag.
- Pemprov Sumsel Siapkan 1.000 Sertifikat Halal Gratis Bagi UMKM
- Jauh dari Target, Realisasi Program Sertifikasi Halal Baru Capai 4 Juta
- Senator Dailami Protes soal Pelarangan Pengeras Suara Luar Masjid
