Beberapa hari lalu, sebanyak 57 orang pengurus yang terdiri dari anggota DPC dan DPRT Partai Nasdem kota Palembang melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua DPD Partai NasDem Kota Palembang Fitrianti Agustinda.
- Kader Palembang Lakukan Mosi Tidak Percaya Kepada Fitrianti Agustinda, NasDem Sumsel Sebut Belum Ada Laporan
- Kader Nasdem Palembang Lakukan Mosi Tidak Percaya Kepada Fitrianti Agustinda
- Merasa tak Pernah Dilibatkan, 13 DPC PAN Nyatakan Mosi Tidak Percaya ke Ketua DPD Palembang
Baca Juga
Meski belum mendapat laporan resmi, DPW Nasdem Sumsel rupanya ikut menyoroti hal ini. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris DPW Partai NasDem Sumsel Syamsul Bahri yang mengaku akan menampung aspirasi tersebut.
Berkaitan dengan materi mosi tidak percaya terkait profesionalisme pada kepemimpinan mantan Wawako Palembang itu, Syamsul menyebut secara fakta telah terjadi peningkatan kursi di DPRD Kota Palembang.
"Buktinya dari tiga menjadi 9 kursi NasDem di DPRD Kota Palembang itu bentuk kesuksesan, tidak benar apa yang mereka tuduhkan. Jadi Kalau perlu akan kita panggil mereka terkait mosi tidak percaya itu," ujar Syamsul. Sehingga kepemimpian Fitrianti menurutnya patut diapresiasi.
Di sisi lain, mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh pengurus Nasdem Kota Palembang ini kemudian menjadi polemik di tengah persiapan Fitrianti Agustinda untuk maju sebagai calon Wali Kota Palembang. Secara tidak langsung, polemik ini, jika dibiarkan, maka akan menggerus elektabilitas dan potensi Fitrianti.
Disebut Terkait Uang Saksi Partai
Belakangan, dalam penelusuran Kantor Berita RMOLSumsel, mosi tidak percaya ini dilayangkan karena terkait dengan uang saksi pada saat pemilu legislatif lalu yang tidak dibayarkan. Padahal sejumlah calon legislatif (caleg) sudah diminta untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening partai.
Buntutnya, saksi partai pada saat pemilihan tidak sesuai jumlahnya dengan yang telah ditentukan karena tidak menerima pembayaran sesuai yang telah disepakati. Bendahara Nasdem Kota Palembang Hermaini yang dikonfirmasi mengenai hal ini belum memberikan jawaban.
Namun tim redaksi memperoleh bukti tangkapan layar percakapan dari grup caleg nasdem kota Palembang terkait hal ini. "kami minta penjelasan nya saja kemana anggaran saksi yang kami setorkan , klau ada keterangan dan pengeluaran yg jelas . kami rasa kami semua bisa maklumi."
"Klu memang bener Caro ngurus partai Idak bakal terjadi seperti ini jadi ketuo partai hrs gala keluar duit Krn partai milik org banyak."
Ada Caleg yang Merasa Jadi Sapi Perah
Sejumlah pengurus yang merupakan anggota DPC dan DPRT Nasdem Kota Palembang juga disebut merasa malu akibat polemik ini. Ada pro dan kontra di tubuh Nasdem kota Palembang saat ini. Bahkan menurut sumber, mereka yang merasa kecewa dengan kepemimpinan Fitrianti Agustinda, merasa hanya menjadi sapi perah.
Langkah cepat diambil oleh Nasdem Kota Palembang yang dikabarkan segera menggelar rapat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya agar tidak berimbas pada elektabilitas partai ataupun personal calon yang sedang dibangun untuk menghadapi Pilkada Kota Palembang mendatang.
Dalam salinan undangan rapat yang diterima oleh redaksi, rencananya rapat digelar di kantor DPD Nasdem Kota Palembang, Jl Maraton pada Kamis 28 Maret 2024, salah satunya untuk membahas pertanggungjawaban anggaran saksi partai.
Polemik inipun kemudian memunculkan lagi komitmen Fitrianti Agustinda di masa awal saat akan menjabat sebagai Ketua Nasdem Palembang untuk memberikan yang terbaik bagi partai.
Setidaknya ada lima poin yang menjadi tanggung jawabnya, mulai dari menyediakan kantor DPD Nasdem Kota Palembang yang representatif; menyediakan ambulance di 18 kecamatan di kota Palembang; menyediakan atribut partai; memperbaiki struktur dan infrastruktur organisasi serta memasang plang nama di 18 DPC dan 107 DPRT se-Palembang; dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh DPW Nasdem Sumsel.
Nasdem Sumsel Harus Ambil Langkah Tegas
Sementara itu, Politik Bagindo Togar menilai polemik Nasdem Kota Palembang ini sebagai hal yang biasa dalam dinamika politik.
Kendati demikian masalah tersebut harus bisa diselesaikan agar tidak menimbulkan polemik kedepan. Maka hal yang wajar jika Nasdem Sumsel mengambil langkah tegas dalam masalah ini.
"Masalah seperti ini biasa dalam parpol, itulah kenapa pimpinan parpol itu dipilih harus yang cakap dan punya kapabilitas yang bagus, tidak cukup modal popularitas saja. Sehingga dia bisa mengatasi segala permasalahan," ujarnya.
Bagindo mengatakan, setiap partai politik pasti memiliki visi dan misi yang menjadi salah satu dasar utama organisasi. Hal itulah yang wajib dijalani seorang pimpinan parpol. "Kalau pimpinannya sudah tidak sesuai visi dan misi, berarti dia sudah tidak layak karena sudah dianggap melenceng," pungkasnya. 
- Ambil Formulir di Partai Nasdem, Heri Amalindo Disambut Terbuka Herman Deru
- SMB II Turun Kasta jadi Bandara Domestik, Herman Deru: Katek Hubungannya Dengan Aku!
- Dipinang Herman Deru, Golkar Sumsel Tetap Tunggu Putusan Pusat
