Pemerintah Republik Indonesia (RI) tidak tinggal diam atas meninggalnya tiga Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal dunia, dan jenazah mereka dilarung ke laut. Untuk kejelasan nasib almarhum ketiga anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal nelayan China itu, Kementerian Luar Negeri telah menenetukan langkah.
- Praperadilan Ditolak, Kuasa Hukum Kecewa Terkait Perhitungan Kerugian Negara
- Usai Diperiksa Polisi Terkait Kasus Pemukulan Dokter Koas Palembang, Lina Dedy Sampaikan Permintaan Maaf
- Usai Gerebek Kampung Narkoba, Satu Ditetapkan Tersangka dan Lima Direhab
Baca Juga
Kemelu meminta bantuan Pemerintah China untuk memenuhi hak para ABK WNI, khususnya tiga awak yang meninggal dunia dan dilarung ke laut oleh kapal longline atau kapal penangkap ikan berbendera China tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual pada Kamis sore (7/5/2020).
Ia mengatakan, permintaan tersebut sudah disampaikan kepada Dutabesar China di Jakarta, Xiao Qian pada Kamis siang. Retno menjelaskan, ketika mendapatkan informasi mengenai pelarungan atau burial at sea terhadap ABK WNI yang bekerja di kapal China, pihak KBRI Beijing sudah mengirim nota diplomatik kepada Kemlu China.
Selain itu, Retno juga mengatakan pihaknya juga memanggil Dubes Xiao untuk dimintai klarifikasi dan meminta bantuan pemerintah China untuk pemenuhan hak para ABK dari perusahaan-perusahaan China
"Pemerintah Indonesia meminta klarifikasi dan informasi yang valid terkait apakah pelarungan tersebut sudah dilakukan sesuai standar ILO (Organisasi Buruh Internasional)," ujar Retno.
"Pemerintah Indonesia juga menyampaikan keprihatinan dengan kondisi kapal yang dicurigai telah menyebabkan kematian dari awak kapal Indonesia," imbuhnya.
Selanjutnya, Retno juga mengatakan, pemerintah Indonesia meminta dukungan dari pemerintah China untuk membantu pemenuhan tanggung jawab, termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan kondisi kerja yang aman.
Menanggapi permintaan tersebut, Retno menyampaikan, Dubes Xiao mengatakan Pemerintah China akan memastikan perusahaan yang terkait akan bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku dan kontrak yang disepakati.
"Selain itu, komunikasi jalur diplomatik kedua negara juga akan dilakukan secara intensif," pungkas Retno.[ida]
- Hendak Tawuran, Dua Remaja di Palembang Terciduk Bawa Sajam, Diringkus Petugas Patroli
- Terlibat Kasus Sambo, AKBP Jerry Siagian Dipecat Keanggotaan Polri
- Persiapan Menuju WBBM, Kanwil Kemenkumham Ikuti Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas
