Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan jajaran pengurus Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar transparan dan akuntabel dalam proses rekrutmen. Hal ini menyusul dibukanya kembali pendaftaran pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2022.
- Sri Mulyani Pastikan Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK
- Diduga Korupsi Rp 2,5 Triliun di LPEI, Empat Perusahaan Debitur Dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung
- Menkeu Sri Mulyani Sebut Jepang dan Inggris Terancam Masuk Jurang Resesi
Baca Juga
“Waktu kita bangun (dana abadi pendidikan) mulai dengan Rp1 triliun tahun 2010. Sekarang sudah mencapai Rp99,1 triliun. Dana ini akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dan terus-menerus dijaga, transparansi, akuntabilitas dan tata kelolanya,” ujar Menkeu dalam Pembukaan Beasiswa LPDP 2022 secara daring pada Jumat (25/2).
Menkeu menegaskan pengelolaan dana APBN dan dana abadi akan selalu dilaporkan, diaudit, dan disampaikan jumlah pengelolaan dana, pendapatan dari investasi, dan penggunaan dana investasi.
Dana ini dari APBN. Dimana, berasal dari dan dibayar oleh pajak dari masyarakat. Ini adalah bentuk keberpihakan. Karena itu, dari sisi pengelolaan dan alokasi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa Indonesia.
Selain pengelolaan dana, Menkeu berharap pelaksanaan seleksi beasiswa LPDP dilakukan secara good governance, transparan, dan akuntabel serta melibatkan pihak independen. “Rakyat bisa melihat kriterianya apa, cara mengelolanya seperti apa. Karena ini adalah dana publik, dana yang harus dikelola untuk antargenerasi. Namanya dana abadi, ini nanti akan diwariskan dari generasi ke generasi,” kata Menkeu.
Sebagai informasi, pembukaan beasiswa LPDP tahun 2022 akan dilaksanakan dua kali. Tahap I akan dilakukan pada periode Februari dan akan kembali dibuka pada bulan Juli untuk Tahap II. Pada pembukaan Tahap I, masyarakat dapat mendaftarkan diri pada berbagai kategori beasiswa dari tanggal 25 Februari hingga 27 Maret 2022. Proses seleksi hingga diperoleh awardee terpilih akan berlangsung hingga 25 Juni 2022 sesuai dengan informasi dan panduan resmi yang dapat diakses pada laman www.lpdp.kemenkeu.go.id. 
- Sri Mulyani Pastikan Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK
- Diduga Korupsi Rp 2,5 Triliun di LPEI, Empat Perusahaan Debitur Dilaporkan Sri Mulyani ke Jaksa Agung
- Menkeu Sri Mulyani Sebut Jepang dan Inggris Terancam Masuk Jurang Resesi
