Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2021 setelah refocusing menjadi Rp143,19 triliun dari sebelumnya sebesar Rp149,81 triliun. Realisasi belanja dari anggaran itu sesuai data e-monitoring hingga 19 Agustus 2021 mencapai 46,44 persen atau senilai Rp66,49 triliun dengan progres fisik sebesar 49,67 persen.
- Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, Kaltim Jadi Ibu Kota Pemerintahan
- Kemenkumham Sumsel Gelar Penandatanganan Komitmen Bersama Transformasi Pemutakhiran Data SIMPEG
- Masuki Musim Kemarau Normal, BPBD Sumsel Lakukan Persiapan Antisipasi Karhutla
Baca Juga
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).
“Saya pastikan kegiatan-kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak pandemi Covid-19,” kata Basuki, Jumat (20/8).
Basuki menerangkan, dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.
Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 58,01% atau senilai Rp14,02 triliun dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp23,24 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.
“Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” tutur Basuki.
Basuki mengatakan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-19.
Selain PKT, untuk mendukung PEN, Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran pembelian produk rakyat/UMKM sebesar Rp173,93 miliar. Pembelian produk rakyat tersebut terdiri dari material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton sebesar Rp49,47 miliar dengan realisasi sebesar 45,87 persen, pembelian Rosin Ester sebesar Rp24,55 miliar dengan progres 21,49 persen, dan pembelian karet untuk pengolahan aspal (bokar) sebesar Rp100 miliar dengan progres 28,28 persen.
Untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,67 triliun dengan progres 46,85 persen, ketahanan pangan Rp25,84 triliun dengan progres 57,81 persen, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp2,75 triliun dengan progres 23,49 persen dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp161 miliar dengan progres 37,41 persen.
Khusus untuk kegiatan dukungan PEN pada pembangunan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Super Prioritas (DSP) saat ini progres fisik pembangunan anggaran TA 2021 mencapai 54,72 persen dan progres keuangan 48,37 persen atau senilai Rp1,59 triliun dari total anggaran Rp3,29 triliun untuk 5 DSP yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang-Manado-Bitung.
- Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS, Kemenkeu Gelontorkan Dana Rp 99,5 Triliun
- Realisasi Belanja Daerah di Sumsel hingga Triwulan Kedua, PALI Paling Rendah
- Ini 13 Catatan Banggar DPRD Sumsel Terkait Pelaksanaan Anggaran 2021
