Setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat di muka umum. Hal itu diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia.
- Survei ARCI: Prabowo Jadi Favorit Warga Nahdliyin di Jatim
- Rijatono Lakka Diduga Suap Lukas Enembe Rp1 M Agar Dapat Proyek Rp41 M
- 20 Komisioner KPU Kabupaten/Kota Dilantik Hari Ini, Berikut Daftar Namanya
Baca Juga
Begitu kicauan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Tweet ini disampaikan usai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dideklarasikan pada Selasa (18/8) lalu.
“Demokrasi meniscayakan kebebasan untuk mengritik dan berserikat. Juga memberi kekebasan untuk berkoalisi atau beroposisi, bekerja di pemerintahan atau di luar,” kata Mahfud dalam akun media sosialnya, Kamis (20/8).
Namun demikian, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menggarisbawahi bahwa demokrasi harus taat kepada hukum. Demokrasi yang baik, sambungnya, tidak melahirkan kesewenang-wenangan maupun anarkis.
“Tapi, agar baik semua harus ikut nomokrasi (aturan hukum). Demokrasi tanpa hukum bisa anarkis; hukum tanpa demokrasi bisa sewenang-wenang,” tutupnya.
- Prabowo Kunjungi Kediaman SBY di Jawa Timur
- Kendaraan Mobil Listrik Bukan Solusi Mencegah Polusi Udara Jakarta
- Ulama Sragen Doakan Anies Baswedan Jadi Presiden
