Puluhan orang yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Sumsel Peduli Rempang (FMSPR) yang terdiri dari tokoh agama Islam dan tokoh masyarakat Sumsel menyambangi DPRD Sumsel, Senin (18/9) untuk menyampaikan aspirasi pernyataan sikap terhadap konflik di Pulau Rempang Provinsi Kepulauan Riau.
- Saat Menko Airlangga Janji ke Utamakan Kepentingan Warga Pulau Rempang
- Ombudsman Temukan BP Batam Tak Punya Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
- Selesaikan Polemik Rempang, GAMKI Minta Pemerintah Banyak Dengar Aspirasi Masyarakat
Baca Juga
Hadir diantaranya Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja, Imam Mahdi, Harnel Bang Japar, Umar Said, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Selatan (Sumsel), Ridwan Hayatuddin.
Aspirasi diterima Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli di Ruang Badan Anggaran DPRD Sumsel.
Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan untuk kemajuan NKRI yang memakmurkan bangsa Ini, karenanya pembangunan harus berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau bisa kebijakan memakmurkan rakyat Indonesia pada umumnya bukan sebagian kelompok saja.
" Insiden yang terjadi ( di Rempang) karena tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat, tidak adanya informasi bagi masyarakat mengakibatkan mereka bergerak, karena saya yakin ada aksi dan reaksi," katanya.
Selain itu menurutnya soal peninggalan peninggalan budaya dan sejarah agar tetap dijaga dan dilestarikan.
"Cukup hanya PT Pusri saja yang berdiri di atas keraton Palembang Lamo sehingga peradaban dan sejarah di atasnya hilang karena kepentingan investasi,”ujarnya.
Sedangkan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Selatan (Sumsel), Ridwan Hayatuddin menegaskan sikapnya sama dengan apa yang dituntut PP Muhammadiyah.
"Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah agar proyek Rempang Eco-City di Batam dicabut sebagai proyek strategis nasional (PSN) karena dianggap sangat bermasalah," katanya.
Apa yang disampaikan hari ini , pihaknya meminta DPRD Sumsel menyampaikan apa yang pihaknya tuntut ke Presiden, DPR RI dan DPRD Batam.
" Ini adalah tragedi kemanusiaan , kita mau pindah rumah harusnya siapkan dulu rumahnya," katanya.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli usai menerima audiensi mengungkapkan DPRD Sumsel akan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat dengan harapan adanya penyelesaian nasib masyarakat yang akan digusur.
"Saya secara pribadi, persoalan di Rempang harus dilihat secara jernih. Pemerintah harus berpikir dua kali untuk melanjutkan program proyek nasional ini. Karena ada masyarakat yang tinggal puluhan tahun bahkan sebelum kemerdekaan menjadi warga Rempang," katanya.
- Saat Menko Airlangga Janji ke Utamakan Kepentingan Warga Pulau Rempang
- Ombudsman Temukan BP Batam Tak Punya Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
- Selesaikan Polemik Rempang, GAMKI Minta Pemerintah Banyak Dengar Aspirasi Masyarakat
