Kebijakan pemerintah dalam upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro dan industri kecil dinilai belum efisien, pasalnya masih banyak pedagang yang menggunakan harga lama dan keberadan minyak goreng semakin sulit ditemukan.
- Aksi Boikot Produk Terkait Israel Berdampak ke Sektor Ritel, Kadin Minta Pemerintah Turun Tangan
- Kemenkumham Sumsel Siap Ramaikan KADIN Sumsel Expo 2023
- Kembangkan Talenta Digital Muda Kota Medan, Indosat dan Kadin Gelar Pelatihan
Baca Juga
Sejak pemerintah menetapkan harga minyak goreng senilai Rp14 ribu keberadaan minyak goreng pun semakin sulit ditemui, meski sempat beberapa kali ada gerakan dari pemerintah daerah melalui dinas terkait menyediakan minyak goreng dengan harga standar, namun hal tersebut dinilai belum mampu menjadi solusi tepat atas kelangkaan minyak goreng ini.
Kelapa sawit di kabupaten Muara Enim ini sudah sejak lama menjadi primadona tersendiri di kalangan masyarakat Muara Enim, merujuk pada data tahun 2020 ada sekitar 22 ribu hektar kebun Kelapa Sawit yang menghasilkan kurang lebih 45 ribu ton sawit tiap tahunnya.
Hal tersebut diungkap oleh, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Muara Enim, Iwan Kurniawan saat dikunjungi kantor berita RMOLsumsel.id di kediamannya, Senin (1/3).
Dirinya sangat menyayangkan kelangkaan minyak goreng di tanah yang ditumbuhi puluhan ribu batang Sawit ini. Menurutnya, harus ada itikad baik dari semua lini untuk duduk bersama dan mencarikan solusi konkret atas permasalahan ini, sebagai salah satu daerah penghasil Sawit, Muara Enim harusnya mampu menghadirkan solusi jangka panjang untuk persalan ini.
“Terlepas saat ini persoalan Crude Palm Oil (CPO) ini, menjadi persoalan dunia, Sudah seharusnya Muara Enim keluar dari zona nyamannya, Muara Enim harus merencanakan hilirisasi kelapa sawit, karena pertanyaannya sebagai daerah penghasil sawit, Muara Enim tidak punya Pabrik minyak goreng curah itu sendiri,” ujarnya.
Selama ini, terang Iwan, dampak dari belum adanya hilirisasi sawit tadi, baik Kernel ataupun CPO itu diproduksi di luar kabupaten Muara Enim, padahal secara kualitas minyak goreng curah dengan minyak goreng dalam kemasan ini hampir sama. “stakeholder yang ada di kabupaten ini harus duduk bersama, bekerja lintas sektoral artinya ada keinginan baik dari pemerintah dan pengusaha paling tidak untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di kabupaten Muara Enim ini, dengan mendatangkan investr untuk pendirian pabrik minyak goreng curah," terangnya.
Ditanya mengenai potensi sendiri, secara hasil menurut Iwan, tentunya Muara Enim merupakan kabupaten yang sangat berpotensi untuk mewujudkan itu, selama ini ini wacana hilirisasi ini sistemnya tidak terintegrasi. “Meskipun pemerintah sudah menjalankan kebijakan harga minyak goreng bersubsidi senilai Rp.14.000 itu pun belum bisa dikatakan solusi, kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah dan hal ini sudah menjadi persoalan kita bersama, paling tidak untuk menyikapi mahal dan langkanya minyak goreng yang ada di kabupaten Muara Enim,” katanya.
Sementara itu, diakui Iwan, pemerintah kabupaten Muara Enim menyambut baik wacana hilirisasi kelapa sawit ini. Bukan tidak mungkin dengan adanya hilirisasi tersebut pertumbuhan ekonomi dan pendapat daerah akan semakin meningkat. 
- Maju di Pilkada, Istri Mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani Ambil Formulir Pendaftaran di Demokrat
- DPC Partai Demokrat Muara Enim Buka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati
- Siap Mundur Sebagai Anggota DPRD, Kasman Nyatakan Maju di Pilkada Muara Enim
