- PKS Sumsel Optimis Raih 1 Kursi DPRD di Dapil 5 pada Pileg Mendatang
- Ratusan Massa Geruduk Kantor DPRD Banyuasin, Tuntut Pj Bupati Hani Syopiar Dicopot
- Diduga Bekingi Aktivitas Galian C Ilegal, Oknum Anggota DPRD Sumsel Didemo Warga Banyuasin
Baca Juga
Kanwil Kemenkumham Sumsel Kembali melakukan harmonisasi terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas, kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Teleconference Musi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Senin (31/7).
Rapat Harmonisasi tersebut dipimpin Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ave Maria Sihombing, kegiatan itu dihadiri Kepala Bagian Hukum, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mura terkait.
Pada kegiatan itu dilakukan harmonisasi terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas diantaranya susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas, susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas, susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
Kemudian susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, pedoman Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Master Plan Smart City Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 – 2032.
Selanjutnya mengenai penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Dengan Media Massa, Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati, dan PedomanPemberian Beasiswa.
“Harmonisasi terhadap 10 (sepuluh) Raperbup tersebut merupakan rapat lanjutan dari harmonisasi tanggal 18 Juli 2023, terhadap ke 10 (sepuluh) Draft Raperbup tersebut, 9 (sembilan) Draft telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan dari perancang peraturan perundang-undangan pada rapat harmonisasi sebelumnya”, ungkap Kabid Hukum, Ave Maria Sihombing.
Namun terhadap Raperbup tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati dilakukan penarikan kembali karena Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati cukup dilakukan dengan Surat Keputusan bukan dengan Peraturan Bupati, tambah Ave.
“9 (sembilan) draft Raperbup tersebut telah diberi paraf perwakilan dari masing-masing instansi dan telah dilakukan penyerahan serah terima berita acara harmonisasi”, kata Ave.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Mura yang telah bersinergi melibatkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum daerah.
Menurutnya, Harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum.
“Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi kepastian hukum”, ungkapnya.
- Anggota DPR RI Ini Meninggal saat Kunjungan Kerja ke Palembang
- Status Warga Negara Marliah Dipulihkan, Disdukcapil Lubuklinggau Beberkan Kronologisnya
- Begini Penjelasan Disdukcapil dan Pemkot Terkait Status Warga Lubuklinggau yang Berubah Kewarganegaraan Malaysia
