Pemerintah daerah dan DPRD harus mengoptimalkan perannya masing-masing dalam penanganan Covid-19. Sinergi kedua lembaga tersebut diyakini mampu membuat penanganan Covid-19 menjadi lebih cepat.
- Sumsel Masuk 14 Provinsi Konsisten Turunkan Kasus Covid-19
- Indonesia Terima Bantuan 697 Ventilator dari Yayasan Temasek Singapura
- Baru 13 Provinsi yang 100 Persen Bentuk Posko Desa
Baca Juga
Hal ini disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni yang bertindak sebagai keynote speaker dalam Webinar Peran Pemerintah dan Institusi Politik dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Sosial Ekonominya, Jumat (27/8).
“Dari sisi Pemda misalnya, dapat melaksanakan percepatan vaksinasi untuk menurunkan laju penularan Covid-19 dengan penguatan 3T (testing, tracing, dan treatment) serta pengetatan dan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan melalui penerapan 5M,” kata Fatoni.
Menurut Fatoni, kerja sama dengan Forkopimda dan komunitas masyarakat juga harus dijalin kedua lembaga tersebut. Terutama dalam pengoptimalan vaksinasi dan percepatan distribusi bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.
“Untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, Pemda dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri, serta Kejaksaan dalam pelaksanaan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat),” ujarnya.
Fatoni menyampaikan, langkah-langkah dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi juga perlu didukung dan dilakukan oleh institusi politik. Lembaga tersebut, dapat mewujudkannya dengan ikut membantu mensosialisasikan kebijakan penanganan pandemi kepada masyarakat. Selain itu, institusi politik dapat menjadi jembatan penghubung aspirasi masyarakat kepada pemerintah, maupun sebaliknya.
Fatoni berpesan agar Pemda terus melakukan sejumlah upaya lain agar penanganan pandemi Covid-19 bisa lebih maksimal. Di antaranya, dengan melakukan rekrutmen tenaga sukarelawan baik medis maupun non medis.
“Bantuan sukarelawan ini penting untuk membantu perawatan dan pengawasan masyarakat yang tengah melakukan isolasi mandiri,” tuturnya.
Fatoni menambahkan, Pemda didorong untuk membuat database yang akurat tentang informasi mengenai jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit, pasien yang menjalani isolasi mandiri, baik yang telah terkonfirmasi positif maupun yang belum, serta jumlah pasien sembuh dan meninggal dunia.
“Langkah ini penting agar penanganan pandemi Covid-19 dapat lebih optimal,” pungkasnya.
- Sumsel Masuk 14 Provinsi Konsisten Turunkan Kasus Covid-19
- Indonesia Terima Bantuan 697 Ventilator dari Yayasan Temasek Singapura
- Baru 13 Provinsi yang 100 Persen Bentuk Posko Desa
