Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel) membuka posko pengaduan. Posko ini juga tersebar pada kejaksaan di kabupaten atau kota diwilayah hukum Kejati Sumsel.
- Rugikan Negara Rp27 Miliar, Kejati Sumsel Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi di Dinas PMD Muba
- Dalami Pidana Pertambangan Triliunan Rupiah, Kejati Periksa Mantan Kadis Pertambangan Sumsel
- Dipanggil Sebagai Saksi Kasus Korupsi LRT Rp1,3 Triliun, Benarkah Mantan Kadishub Sumsel Terlibat?
Baca Juga
Koordinator bidang intelijen Kejati Sumsel, Aka Kurniawan SH MH mengatakan, dibukanya posko Pemilu 2024 tersebut sejalan dengan instruksi Jaksa Agung RI.
"Sejalan dengan itu, Jaksa Agung memerintahkan kepada seluruh satuan kerja untuk membuat posko Pemilu 2024 termasuk di wilayah hukum Kejati Sumsel," kata Aka Kurniawan, Selasa, (7/11).
Tujuan dari pembentukan posko Pemilu 2024 sendiri, lanjut Aka untuk meminimalisir ancaman dan hambatan penyelenggaraan Pemilu, serta untuk mendukung penegakan hukum terkait tindak pidana Pemilu.
Selain itu untuk di wilayah hukum Kejati Sumsel saja sudah dibentuk sebanyak 16 posko Pemilu 2024.
Menurutnya ke-16 Posko Pemilu tersebut sudah diaktifkan sejak dimulainya tahapan Pemilu yang kini sudah berjalan.
Tepatnya, kemarin pada 4 November 2023 sudah ada penetapan DCT anggota legislatif tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat pusat.
Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang, masih kata Aka posko Pemilu 2024 juga telah berkoordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).
Adapun prosedur penegakan hukum pada pelayanan posko Pemilu diterangkan Aka, nanti dari laporan yang masuk di Posko Pemilu akan dikaji dan ditelaah terlebih dahulu.
"Apabila ada indikasi pelanggaran Pemilu maka kita serahkan kepada Tim Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, dan terkait indikasi korupsi kita serahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus," katanya.
Lebih lanjut dikatakan Aka, Kejati Sumsel menghimbau semua pihak untuk dapat menciptakan Pemilu yang kondusif di wilayah Provinsi Sumsel.
"Diharapkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral menjelang Pemilu 2024 mendatang," katanya. 
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa
- PDIP: Rakyat Khawatir Syarat Pemimpin Harus Punya Koneksi Politik dan Uang
- Rugikan Negara Rp27 Miliar, Kejati Sumsel Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi di Dinas PMD Muba
