Aktivis lingkungan Kawali Sumsel berencana menggelar aksi menggugat kinerja inspektur tambang penempatan Sumsel yang ditugaskan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM.
- Soroti Anak SD Baca Puisi di Acara Politik, Bawaslu Wanti-wanti Bacapres
- Gara-gara Ade Armando, PSI Bisa Dimusuhi Rakyat
- Serangan Pajar Saat Pemilu 2024 Beralih ke Digital, Begini Antisipasi Bawaslu Sumsel
Baca Juga
Menurut Ketua Kawali Sumsel, Chandra Anugrah pihaknya mensinyalir bahwa muara kekacauan aktivitas pertambangan di Sumsel ini disebabkan lemahnya kinerja dari inspektur tambang ini. Sehingga Kawali menurutnya menggugat kinerja mereka.
"Kami melihat lemahnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan orang-orang ini membuat (aktivitas) pertambangan di Sumsel justru semakin kacau," ujarnya kepada Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (13/7).
Diantara yang menurut Kawali sebagai kekacauan dalam aktivitas pertambangan adalah banyaknya perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan seperti pemindahan sungai tanpa izin, permasalahan limbah B3, dan reklamasi paskatambang.
Hal ini, menurut Chandra bermuara pada meningkatnya angka kecelakaan tambang di Sumsel sepanjang 2022. Transparansi kerja dan kinerja inspektur tambang dalam kasus kecelakaan ini juga dipertanyakan olehnya.
"Setelah kewenangan daerah dicabut. Semua diambil pusat, apa-apa pusat. Perizinan, pembinaan dan pengawasan. Sementara Sumsel sepertinya hanya mendapat kerusakan lingkungan dan korban dari setiap kejadian )fatality) di tambang," jelasnya.
Oleh sebab itulah, dalam tuntutannya pula, Kawali Sumsel akan meminta inspektur tambang penempatan Sumsel ini dievaluasi. Menurut Chandra, dalam kondisi yang menurutnya kacau seperti saat ini, Kementerian ESDM harus mempertimbangkan untuk mengembalikan kewenangan pembinaan dan pengawasan tersebut ke Pemprov Sumsel.
"Bila perlu kami minta inspektur tambang ini angkat kaki. Karena percuma saja mereka punya kewenangan, punya anggaran tapi tidak bekerja maksimal. Kementerian menempatkan orang yang sepertinya tidak bermanfaat dan tidak punya kompetensi," kata Chandra.
Sementara itu, sebelumnya Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumsel juga telah mempertanyakan kinerja inspektur tambang penempatan Sumsel ini. Bahkan Deputi K-MAKI Sumsel Feri Kurniawan menduga kuat jika para inspektur tambang ini mendapat fasilitas dari perusahaan yang diawasinya.
Hal inilah yang melemahkan fungsi-fungsi krusial, berupa kewenangan dalam pengawasan aktivitas pertambangan yang seharusnya bisa lebih baik.
"Jumlah sumberdaya cadangan batubara yang dimiliki oleh Sumsel, akan menjadi tidak sebanding apabila diawasi oleh orang-orang tidak kompeten dan patut diduga bermain disini. Wajar saja apabila segera dievaluasi," tegas Feri. 
- Kawali dan LSM di Prabumulih Siapkan Aksi Massa, Tuntut Tanggung Jawab Pertamina dan Pemprov Sumsel
- Siapapun Pemimpin Muara Enim, Tidak Ada yang Berani dengan Perusahaan Perusak Lingkungan, Kawali Siap Aksi!
- Ranperda RTRW Jepara Masuk Tahap Pengesahan, Kawali: DPRD Jangan Masuk Angin
