Puluhan emak-emak menggeruduk Kantor Pemerintah Desa Kendal, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Selasa kemarin (12/5).
- Jelang HUT Humas Polri ke 71, Ikuti Lomba Penulisan Artikel dan Lomba Foto Khusus Wartawan
- Terpilih Ketua Umum, Boy Kelana Ingin Perhumas Berperan Aktif di Kancah Nasional
- Beri Warna Positif Media Sosial, Jurnalis hingga Aktivis Bersatu Bangun JCC Network
Baca Juga
Kedatangan puluhan emak-emak bersama anak-anaknya itu tidak lain untuk meminta keadilan dalam pemberian bantuan sosial.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Kendal, Abdul Basit (56) mengatakan, gejolak sosial yang terjadi di desanya akibat perluasan penerima bansos (BPNT) dari Pemerintah Pusat yang digelar pada hari pertama PSBB Provinsi Jawa Barat (6/5) di kantor Kecamatan Astanajapura.
“Adanya penambahan peserta penerima BSPS, PKH, dan BPNT membuat masyarakat kami cemburu. Kami dapat jatah tambahan hanya 26 orang,” ujar Kades Kendal kepada Kantor Berita RMOLJabar, usai mediasi dengan perwakilan emak-emak di Kantor Desa setempat, Selasa sore (12/5).
Saat diminta tanggapannya, Camat Astanajapura, Mahmud Iing Tajuddin, terkesan lepas tangan atas kekisruhan tersebut.
“Bukan kewenangan pemerintah Desa ataupun Pemerintah Kecamatan dalam mengajukan data tambahan penerima program BPNT maupun PKH karena perluasan BSPS, BPNT, dari DTKS Dinsos Kabupaten Cirebon, “ ujarnya.
- Basarnas Palembang Terjunkan Tim Rescue ke Lokasi Banjir Bandang di Lahat
- Duka TNI AD, Brigjen Iman Budiman Meninggal Dunia
- Wakil Walikota Pagaralam M Fadly Meninggal Dunia
