Komunitas Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata ke Dewan Pengawas (Dewas).
- Soal Penetapan Tersangka Manipulasi RUPS Bank Sumselbabel, Mantan Kabareskrim: Lebih Mudah Ketimbang Maling Jemuran!
- Bareskrim Panggil Delapan Kepala Daerah Soal Manipulasi RUPS Bank Sumselbabel, Tersangka Mulai Mengerucut?
- Penetapan Tersangka Ketua KPK, Aktivis Anti Korupsi Sumsel Gelar Syukuran
Baca Juga
Alexander dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik setelah foto dengan Diretur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS), Adi Trenggana Wirabhakti beredar luas.
Kejadian itu diketahui saat pimpinan KPK tersebut menghadiri rapat koordinasi aksi pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Santika Premier, Palembang pada 7 November 2023 lalu.
Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Feri Kurniawan mengatakan, pihaknya telah melaporkan hal itu saat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Selasa (21/11) kemarin.
"Sudah kita laporkan saat aksi kemarin dan laporan itu sudah diterima oleh pihak Dewas," ujar Feri dhubungi RMOL Sumsel, Rabu (22/11).
Lebih lanjut dia mengatakan, pimpinan KPK tersebut diduga melanggar kode etik berat sebagaimana Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
"Dari foto dengan salam komando itu sudah sangat jelas, ada dugaan kedekatan Alexander Marwata dan Alex Treggana. Inilah yang menimbulkan persepsi buruk karena pimpinan KPK tidak boleh tmelakukan pertemuan dalam bentuk acara apapun kepada pihak yang berperkara," tegasnya.
Feri menduga adanya rancangan dalam menutupi pelaku utama terkait kasus dugaan korupsi dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama pengangkutan batu bara yang masih ditangani KPK.
Seperti diketahui, kasus ini sudah menetapkan satu tersangka Sarimuda yang sebelumnya menjabat Diut PT SMS. Namun hingga kini K-MAKI menilai kasus tersebut seperti tidak ditindaklanjuti, padahal masih banyak pihak yang diduga terlibat dalam lingkaran kasus tersebut.
"Dalam kasus ini kami menduga adanya rancangan untuk melokalisir di satu tersangka saja. Karena menurut hemat kami tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, bahkan kami duga ada peranan pejabat kepala daerah dalam pengambil kebijakan. Kecurigaan kami makin kuat dengan beredarnya foto kedekatan pimpinan KPK dengan objek yang saat ini berperkara," pungkasnya. 
- Soal Penetapan Tersangka Manipulasi RUPS Bank Sumselbabel, Mantan Kabareskrim: Lebih Mudah Ketimbang Maling Jemuran!
- Selain Gugat ke PTUN, Nurul Ghufron Disarankan Laporkan Dewas KPK ke Presiden dan Ombudsman
- Dewas KPK Disebut Keliru Tafsirkan Aturan Kedaluwarsa Laporan
