Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tidak habis pikir dengan elite partai politik yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda.
- Ketum PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Tak Meributkan Perbedaan Awal Puasa
- Dua Paslon Pastikan Hadiri Uji Publik PP Muhammadiyah
- Tanggapi Laporan PP Muhammadiyah, Polisi Panggil Peneliti BRIN Thomas Djamaludin
Baca Juga
Pasalnya, alasan penundaan pemilu yang disampaikan ke publik terkesan sangat simplistis.
"Mereka mengesampingkan aspek-aspek konstitusional dan risiko sosial yang timbul sebagai akibat dari penundaan pemilu," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Muti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/2).
Terlebih, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan akan melaksanakan amanah sampai 2024. Mantan Walikota Solo itu tidak menghendaki adanya perpanjangan masa jabatan, baik usulan tiga periode atau setengah periode tambahan.
Namun untuk meyakinkan publik, Presiden Jokowi bisa kembali menegaskan kepada publik bahwa ia tidak akan memperpanjang masa jabatannya melalui penundaan Pemilu 2024.
Ini penting agar tidak ada lagi spekulasi politik bahwa Kepala Negara akan melanggengkan kekuasaannya.
"Sebagai seorang negarawan, Presiden bisa sekali lagi menegaskan ketidaksediaannya untuk memperpanjang masa jabatan," tuturnya.
Lebih lanjut, Abdul Muti menyarankan agar semua pihak fokus pada penanganan masalah Covid-19 dan dampaknya.
"Itu jauh lebih penting," pungkasnya. 
- Syarat Dukungan Kurang, KPU Kembalikan Formulir Tiga Bakal Calon Walikota Palembang Independen
- Pakai Putusan MK, KPU Dinilai Mengakali Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Anggota Legislatif
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa
