Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkomitmen akan bertanggung jawab dalam mengelola izin usaha pertambangan ormas keagamaan secara profesional.
- Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 1 Maret 2025, Idulfitri 30 Maret 2025
- Soal IUP Ormas Keagamaan, PP Muhammadiyah: Lomba Tarik Tambang “Malaikat dan Manusia”
- Muhammadiyah Teken Kerja Sama dengan BCA Syariah
Baca Juga
Untuk itu, PP Muhammadiyah membentuk tim pengelolaan tambang yang dipimpin langsung Muhadjir Effendy sebagai ketua dan Muhammad Sayuti sebagai sekretaris.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan penunjukan Muhadjir sebagai ketua tim tambang tak ada kaitannya dengan jabatan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, melainkan sebagai salah satu Ketua PP Muhammadiyah.
"Karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan menyusun, membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Profesor Muhadjir Effendy sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, bukan sebagai Menko PMK," kata Haedar saat jumpa pers secara virtual, Minggu (28/7).
Tim pengelolaan tambang ini memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan PP Muhammadiyah.
"Jadi mohon jangan ditulis ketuanya Menko PMK, nanti Istana pindah ke sini," sambung Haedar.
Haedar menegaskan keputusan PP Muhammadiyah untuk ikut mengelola tambang ormas keagamaan setelah melakukan pengkajian dan menerima berbagai masukan serta kritik yang komprehensif dari para ahli dan masyarakat.
"Kalau kami mengambil langkah mengambil keputusan itu bukan karena ikut-ikutan atau bukan juga sebaliknya karena tekanan sosial, tekanan berbagai aspek, semua kita himpun jadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini," tandasnya.
- Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa 1 Maret 2025, Idulfitri 30 Maret 2025
- KPK Kembali Panggil Pengusaha Tambang Kaltim Rudy Ong Chandra
- Mantan Pimpinan KPK Minta Tambang Blok Medan Bobby-Kahiyang Diusut Tuntas