Siapapun yang akan terpilih sebagai ketua DPD II Golkar Kabupaten Kota harus memiliki loyalitas tinggi dan mampu membesarkan partai Golkar.
- Partai Aceh Dukung Prabowo Sebagai Capres 2024
- Besok, 45 Anggota DPRD Muara Enim Pilih Wakil Bupati
- Kalau Jokowi Tulus Ingin Persatuan, Hentikan Dulu Permainan BuzzerRp
Baca Juga
Demikian dikatakan Ketua Harian DPD Golkar Sumsel, RA Anita Noeringhati, Jumat (10/7).
“Yang paling penting, target pertama konsolidasi organisasi bersama-sama dengan kader Partai Golkar dikabupaten kota itu sendiri untuk membesarkan partai,” katanya.
Yang kedua, lanjut Anita, Ketua DPD Golkar kabupaten kota yang nanti akan terpilih harus memiliki Prestasi , Dedikasi Loyalitas dan Perbuatan Tidak tercela (PDLT), karena akan diikat dengan fakta integritas manakala terpilih.
“Sebagai calon ada 10 point yang sangat penting dan harus wajib dipenuhi persyaratannya, yaitu sesuai juklak 02 didalam AD/ART pasal 47 point C, itu ada 10 point yang antara lain adalah penilaian PDLT, penilaian PDLT itu akan diberikan kepada calon yang akan mendaftar nanti yaitu surat keterangan penilaian PDLT yang dikeluarkan oleh DPD Golkar Provinsi untuk calon di kabupaten kota,” katanya.
Artinya menurut Anita, semua calon harus memiliki hal tersebut, bahwa surat keterangan itu tidak tunggal dan bukan jaminan untuk keterpilihan tapi untuk syarat menjadi bakal calon ketua DPD Golkar kabupaten kota pada waktu memenuhi persyaratan verifikasi awal.
“Kader-kader partai Golkar diberikan kesempatan seluas –luasnya, karena yang berhak mencalon itu harus memenuhi persyaratan, persyaratan yang sangat krusial adalah didukung 30 persen pemilik suara dan memiliki surat keterangan PDLT,” katanya.
Untuk masa jabatan Ketua DPD Partai Golkar kota Prabumulih dan Lubuk Linggau yang sudah kali menjabat menurut mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini, masih bisa menjabat kembali dan itu namanya diskresi, dimana diskresi diberikan oleh DPP Golkar yang permohonannya diberikan DPD Golkar Provinsi untuk diteruskan ke DPP Golkar.
Apalagi yang tahu wilayahnya adalah Ketua DPD Golkar kabupaten kota itu sendiri sehingga pihaknya perlu mendapat diskresi dari DPP Golkar.
“ Kami ingin bahwa semua kabupaten kota mempunyai pemahaman yang sama tentang tugas, pokok dan fungsi dari DPP Golkar, DPD Golkar Provinsi dan DPD Golkar kabupaten kota sehingga tidak akan ada lagi DPD Golkar kabupaten kota langsung ke DPP Golkar,” pungkasnya.
- Dewan Pers Serahkan DIM RUU KUHP ke Komisi III, Tebalnya 16 Halaman
- Fraksi Gerindra Sentil Nadiem Ihwal Penghapusan Ekskul Pramuka di Sekolah
- KPU PALI Temukan Data Ganda Anggota Parpol
