Banyaknya desakan masyarakat untuk mengaudit penggunaan dana haji terbilang wajar. Pasalnya, informasi yang beredar di masyarakat selama ini simpang siur. Baik yang diutarakan pejabat negara maupun Lembaga lainnya.
“Ada yang mengatakan dana haji untuk pembangunan proyek. Ada juga yang disimpan utuh. Jadi wajar kalau masyarakat minta audit,” kata Ketua MUI Kota Palembang, Saim Mahardan saat dibincangi, rmolsumsel.id, Selasa (8/6).
Saim mengatakan, melalui audit dari lembaga independen, masyarakat dapat mendapatkan informasi yang jelas terkait penggunaan dana haji yang selama ini disimpan di pemerintah. “Hasil audit nantinya harus disampaikan. Jadi tidak ada lagi keraguan dari masyarakat mengenai penggunaan dana haji,”ujarnya.
Terkait penggunaan dana haji untuk pembangunan, Saim menegaskan hal itu bisa saja dilakukan. Asalkan proyek yang dibangun nantinya bertujuan untuk kelancaran ibadah haji. “Seperti pembangunan hotel di Mekkah dan Madinah. Jamaah haji kan bisa merasakan dampakanya. Harga hotel bagi jamaah haji di Indonesia bisa dipatok lebih murah. Kalau tarif umumnya 1000 riyal. Jamaah Indonesia cukup bayar 750 riyal,” ungkapnya.
Sementara untuk pembangunan infrstruktur di luat tujuan haji, sebaiknya tidak dilakukan. “Kalau jalan tol misalnya. Yang merasakan itu kan hanya masyarakat di daerah itu saja. Sementara dana haji ini berasal dari seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
- Baznas-MUI Gelar Safari Ramadan Libatkan 11 Syekh Palestina
- MUI Ajak Masyarakat Sebar Narasi Israel Musuh Bersama
- Maruf Amin Pastikan MUI Akan Jaga Netralitas di Pemilu 2024
