Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel resmi meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Sumsel berada di peringkat ke-19 secara nasional dengan kategori kerawanan sedang dan skor 35,07.
- Masih Ada Kekeliruan Data Pemilih, Bawaslu PALI Minta KPU Segera Lakukan Perbaikan
- Seteru PDIP dan Nasdem, Bisakah Misteri Pilpres 2019 Terkuak?
- Komisi III DPR Tetapkan Calon Hakim Agung dan Hakim Tipikor, Hari Ini Dibawa ke Rapat Paripurna
Baca Juga
Meningkatnya indeks kerawanan ini membuat Bawaslu Sumsel semakin memperketat pengawasan untuk meminimalkan potensi pelanggaran di setiap tahapan Pilkada.
Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, menjelaskan bahwa IKP merupakan alat penting dalam memetakan potensi permasalahan yang mungkin muncul di Pilkada 2024. Ia menegaskan pentingnya pemetaan kerawanan sebagai langkah preventif.
"Adanya IKP ini sangat membantu dalam mengidentifikasi dan memitigasi masalah yang dapat muncul di setiap tahapan Pilkada. Kami akan fokus pada isu-isu strategis seperti netralitas ASN, intimidasi calon kepala daerah, politik uang, hingga kode etik penyelenggara," ujar Kurniawan saat peluncuran di Jakabaring Sport City, Sabtu (21/9).
Kurniawan juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari potensi pelanggaran.
"Setiap tahapan perlu diawasi dengan baik agar tidak ada penyimpangan. Mitigasi potensi kerawanan harus dilakukan secara komprehensif," tambahnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Sumsel Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Massuryati, mengungkapkan bahwa IKP Sumsel mengalami peningkatan signifikan dari 35,07 poin pada tahun 2022 menjadi 55,32 poin pada 2024.
Menurutnya, peningkatan ini menempatkan Sumsel dalam posisi rawan pada beberapa dimensi penting, khususnya dimensi sosial politik dan tahapan pencalonan.
"Pada dimensi sosial politik, Sumsel menempati posisi ke-8 secara nasional dengan skor 11,41. Sementara untuk tahapan pencalonan, skor kita mencapai 13,12 poin, yang membuat Sumsel berada di peringkat ke-4 dalam kategori kerawanan tinggi," jelas Massuryati.
Ia juga menyoroti beberapa daerah di Sumsel yang masuk dalam kategori kerawanan tinggi, seperti Kabupaten Musi Banyuasin dan Lahat.
"Musi Banyuasin (Muba) memiliki kerawanan tinggi pada dimensi sosial politik, sementara Lahat memiliki kerawanan tinggi pada tahapan pencalonan," tambahnya.
Meski Sumsel belum termasuk dalam kategori rawan tinggi pada tahapan kampanye dan penghitungan suara secara nasional, Massuryati mengingatkan bahwa peningkatan kewaspadaan tetap diperlukan.
"Tidak menutup kemungkinan potensi kerawanan tinggi bisa terjadi di masa kampanye dan penghitungan suara. Semua calon pasti ingin menang, meskipun mereka sering mengatakan siap kalah," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Sumsel bidang Ekonomi dan Hukum, Panji Tjahjanto, turut menyampaikan harapannya agar Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berjalan aman dan lancar tanpa konflik.
"Melalui pemetaan kerawanan ini, diharapkan langkah-langkah antisipatif dapat diambil sehingga potensi konflik bisa diminimalisir," kata Panji. 
- Jelang PSU, Tim Gakkumdu Tangkap Dua Pelaku Politik Uang di Serang
- Pilkada Serentak, Politik Uang, dan Masa Depan Kepemimpinan di Indonesia
- Jelang Pencoblosan, Tokoh Perempuan Palembang Ajak Kaum Hawa Awasi Politik Uang
