Dugaan adanya penggalangan dana alias fundraising untuk menunda Pemilu 2024 dari kasus minyak goreng yang menjerat sejumlah korporasi dan juga kementerian perdagangan, sepatutnya disikapi serius oleh Presiden Joko Widodo.
- Mendalami Rapor Keuangan Kota Pagaralam 2023: Uang Kas di 14 SKPD Tekor [Bagian Keenam]
- Beasiswa dari Australia Dibuka, 10 Peserta Berkesempatan Belajar di Monash University Indonesia
- PPKM Darurat Ancam Popularitas Kepala Daerah
Baca Juga
Dugaan ini sebelumnya disampaikan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.
Menurut pengamat politik Hendri Satrio, Masinton sebagai anggota dewan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah tidak bisa dianggap remeh pernyataannya tersebut, oleh karenanya ia meminta agar segera ditindaklanjuti oleh Presiden dengan memerintahkan penyidik Kejaksaan Agung mendalaminya.
"Jadi enggak bisa diam juga aparat pemerintah, ini yang bicara dewan perwakilan rakyat loh, bukan maen-maen. Ini pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat kepada pemerintah dan Pak Jokowi gak boleh diem,” kata Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/4).
“Wakil rakyat ini yang bicara kalau benar-benar mendengarkan suara rakyat ya ini,” imbuh pria yang akrab disapa Hensat ini.
Penggagas lembaga survei KedaiKOPI ini menambahkan, rakyat Indonesia perlu mendukung Masinton Pasaribu dalam menguak kasus minyak goreng.
"Justru rakyat itu harus kompak mendukung Masinton, supaya juga Masinton dan PDIP menguak ini jelas-jelas, supaya clear dan clean,” tutupnya. 
- Siang Ini, Komisi II DPR Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024
- Keserentakan Pemilu Digugat ke MK, DPR Siap Evaluasi Bersama Stakeholder
- KPU Kota Palembang Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pemilu 2024 untuk Uji Kesiapan
