Ide menaikan gaji guru menjadi Rp 30 juta yang disampaikan bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dinilai tidak masuk akal. Karena, jika dipaksakan, berpotensi membebankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
- Sekolah Rakyat Hadir di Muara Enim, Harapan Baru untuk Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu
- Jokowi Biang Kerok APBN Tekor Rp31,2 Triliun!
- Efisiensi Anggaran Ancam Industri Hotel dan Restoran di Sumsel
Baca Juga
Pengamat ekonomi, Bhima Yudhistira menjelaskan, biaya pendidikan merupakan yang utama dalam menunjang perbaikan ekonomi Indonesia.
Hanya saja, dia menilai ide Ganjar tidak tepat diterapkan, saat kondisi APBN Indonesia tidak bisa menanggung beban pembayaran gaji guru yang jumlahnya tidak sedikit.
"Ini lebih absurd lagi sebenarnya. Karena kalau Rp30 juta dikalikan jumlah guru yang sangat besar tentunya tidak akan sanggup APBN juga sekarang. Justru khawatir yang terjadi adalah programnya tidak bisa jalan," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/9).
Dia memperkirakan, biaya belanja sumber daya manusia (SDM) yang dikampanyekan Ganjar bakal menimbulkan pertanyaan publik.
"Karena kalau Rp30 juta itu, apakah semuanya akan dibiayai negara? Atau untuk guru di sekolah swasta? Jadi enggak ada kejelasan teknisnya," tuturnya.
Maka dari itu, Bhima mengajak masyarakat pemilihan untuk jeli memperhatikan gagasan Bacapres yang akan maju di Pilpres 2024, jangan sampai malah merugikan banyak orang karena janji-janji yang tak bisa direalisasikan.
"Khawatirnya, kalau banyak guru terkecoh dan mengamini janji itu, ya akhirnya siap-siap akan kecewa kalau Pak Ganjar terpilih," demikian Bhima menambahkan. 
- Sekolah Rakyat Hadir di Muara Enim, Harapan Baru untuk Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu
- Didukung saat Pilpres, Ganjar-Mahfud Kehilangan Bunda Iffet
- PDI Perjuangan Dorong Pengendalian Harga dan Stok Bahan Pokok Jelang Lebaran
