Ide menaikan gaji guru menjadi Rp 30 juta yang disampaikan bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dinilai tidak masuk akal. Karena, jika dipaksakan, berpotensi membebankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
- Lampung Dapat Kucuran Dana Rp 800 Miliar Untuk Perbaikan Jalan, Gubernur Arinal Djunaidi: Kalau Kurang ya Kita Shalat
- Soal Tunjangan PNS, DPRD Sumsel Minta Gunakan Dana APBN
- Presiden Setelah Jokowi Diminta Bawa Masalah Kereta Cepat ke Pengadilan
Baca Juga
Pengamat ekonomi, Bhima Yudhistira menjelaskan, biaya pendidikan merupakan yang utama dalam menunjang perbaikan ekonomi Indonesia.
Hanya saja, dia menilai ide Ganjar tidak tepat diterapkan, saat kondisi APBN Indonesia tidak bisa menanggung beban pembayaran gaji guru yang jumlahnya tidak sedikit.
"Ini lebih absurd lagi sebenarnya. Karena kalau Rp30 juta dikalikan jumlah guru yang sangat besar tentunya tidak akan sanggup APBN juga sekarang. Justru khawatir yang terjadi adalah programnya tidak bisa jalan," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/9).
Dia memperkirakan, biaya belanja sumber daya manusia (SDM) yang dikampanyekan Ganjar bakal menimbulkan pertanyaan publik.
"Karena kalau Rp30 juta itu, apakah semuanya akan dibiayai negara? Atau untuk guru di sekolah swasta? Jadi enggak ada kejelasan teknisnya," tuturnya.
Maka dari itu, Bhima mengajak masyarakat pemilihan untuk jeli memperhatikan gagasan Bacapres yang akan maju di Pilpres 2024, jangan sampai malah merugikan banyak orang karena janji-janji yang tak bisa direalisasikan.
"Khawatirnya, kalau banyak guru terkecoh dan mengamini janji itu, ya akhirnya siap-siap akan kecewa kalau Pak Ganjar terpilih," demikian Bhima menambahkan.
- Bawaslu akan Periksa Ganjar-Mahfud terkait Pantun Bernada Kampanye
- Capres Ganjar Soal Pengentasan Kemiskinan: Presiden Punya Kekuatan yang Jauh Lebih Besar
- Warga Antusias Belajar Bikin Lele Asap Sebagai Ide Usaha Rumahan Bersama Wong Kito Ganjar