Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020).
- Ketua Baznas OKU Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Tidak Netral dalam Pilkada
- Pandemi Covid-19, Rapat Pleno DPT OKU Dibagi 2 Sesi
- Komentari Manuver Sandiaga Uno, Fadli Zon Tegaskan Capres Gerindra Hanya Prabowo Subianto
Baca Juga
Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana menilai, gerakan KAMI biasa-biasa saja untuk menyuarakan aspirasi di alam demokrasi, sehingga pemerintah tidak perlu panik.
"Di negara demokrasi hal itu hal wajar para tokoh menyuarakan dengan lantang mengkritisi kebijakan pemerintah, sepanjang kritikannya membangun dan solusi," kata Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisip) Setia Budhi Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Kamis (20/8/2020).
Dikatakannya seperti dilansir JPNN.com, Jumat (21/8/2020), pemerintah tidak perlu membesar-besarkan karena gerakan oposisi itu biasa-biasa saja di sebuah negara penganut demokrasi. Di negara demokrasi itu tentu perlu ada kaum oposisi yang menyuarakan kritik secara lantang.
"Kami menilai gerakan deklarasi KAMI itu sebagai aksi damai dan tidak menjadikan ancaman untuk melakukan pemakzulan maupun menggulingkan pemerintah Joko Widodo yang sah dan legal," katanya.
Menurut dia, dalam sistem pemerintahan presidensial, sangat berat untuk menggulingkan presiden. Gerakan deklarasi KAMI itu, kata dia, hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar para tokoh bisa kembali diajak bergabung di pemerintahan Jokowi.
Sebab, di antaranya ada tokoh yang pernah menjabat di pemerintahan Jokowi, seperti Rizal Ramli, Said Didu, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo.
"Kami melihat mereka itu ingin kembali diberikan jabatan oleh pemerintahan Jokowi," kata Dosen Untirta itu.
Dikatakanya, selama ini Jokowi sudah berupaya keras melakukan pemulihan ekonomi di tengah Pandemi COVID-19. Antara lain mengalokasikan anggaran untuk subsidi bantuan langsung tunai, memberikan bantuan odal kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Pemerintah Jokowi juga memberikan subsidi listrik, keringanan bunga perbankan hingga menyetop angsuran leasing kendaraan.
"Kami melihat maklumat delapan tuntutan itu tidak jelas ke mana arahnya, sebab pemerintah Jokowi tengah mengupayakan penanganan resesi ekonomi maupun pandemi COVID-19 itu," katanya. [ida]
- Temui SBY, Prabowo Apresiasi Kerja Demokrat Kawal Suara Jatim
- Pelantikan Presiden Perempuan Pertama Honduras Dilakukan di Stadion Sepak Bola
- Sudah Mumpuni, Airlangga Tinggal Cari Cawapres Berbasis Budaya dan Religius
