Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel dalam menghadapi Pemilu 2024.
- Ketum GMNI Soal Anwar Usman Dicopot Sebagai Ketua MK: Jelas Berarti Ada Intervensi Pihak Luar
- Tutup Ruang Diskusi Rasional, GMNI Tegas Tolak Narasi Politik Identitas
- Berkas Sambo P21, GMNI Apresiasi Kapolri Komitmen Ungkap Pembunuhan Brigadir J
Baca Juga
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, dalam sebuah diskusi bertajuk "Demokrasi Cacat, Legitimasi Pemilu Dipertanyakan?" di Jakarta Pusat pada hari Minggu (11/2).
Arjuna menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, menyoroti intimidasi dan pelanggaran etika yang terjadi tanpa rasa malu. Menurutnya, hal ini membahayakan integritas demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi 1998.
"Dari GMNI, kami melihat dan merasakan situasi bangsa saat ini tidak baik-baik saja, terutama soal demokrasi yang kini diwarnai intimidasi dan pelanggaran etika," ujar Arjuna.
Arjuna menegaskan, enam poin yang diinginkan oleh GMNI. Salah satunya adalah desakan agar KPU bekerja secara transparan dan akuntabel. Dia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga proses pemungutan suara.
"Mendesak KPU bekerja akuntabel dan transparan di tengah krisis legitimasi dan kepercayaan publik pada proses Pemilu 2024," tandasnya.
Arjuna juga menyatakan, GMNI siap bersuara kritis terhadap penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik.
"Seluruh keluarga besar GMNI dan semua komponen masyarakat sipil hendaknya aktif menjaga suara rakyat di tempat pemungutan suara (TPS) tempat di mana kita tinggal," tambahnya. 
- Pemilih Pilkada Capai 207.110.768
- KPU Janji Perbaiki Sirekap untuk Dipakai di Pilkada 2024
- Gerindra Tuding Nasdem Curi Suara di Dapil Jabar IX
