Pemkab Musi Banyuasin harus merogoh APBD untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan warganya mencapai Rp120 miliar per tahun. Dinilai memberatkan keuangan daerah, Bupati Muba Dodi Reza Alex pun meminta pembiayaan dari APBN ditambah.
- Muba Pertahankan Predikat UHC, Cover 660 Ribu Lebih Peserta
- 2022, UHC di Palembang Ditarget Meningkat
Baca Juga
“Masuknya BPJS dengan pola sekarang ini, sudah jelas menurut undang-undang semua jaminan kesehatan berpindah ke BPJS semua. Oleh karena itu tidak memikirkan kerugian, kami Pemkab Muba bukan semata-mata mengejar UHC (Universal Health Coverage), karena kami sudah UHC dari 20 tahun yang lalu. Namun kami mengejar pelayanan jaminan kesehatan masyarakat di Muba tidak terganggu oleh karena adanya BPJS,” ujar Dodi saat menerima kunjungan kerja Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Rudhy Suksmawan Hardhiko, Senin (30/8).
Dodi mengatakan, berbagai konsekuensi diterima Pemkab Muba termasuk adanya kenaikan tarif kepesertaan sehingga Pemkab harus keluar biaya lebih besar.
“Kalau (UHC) kami masuk dalam enam besar kabupaten di Sumsel, kami bersyukur. Namun sekali lagi, bukan itu yang kami kejar, karena memang pelayanan kesehatan masyarakat yang harus dipertahankan. Tapi yang saya sayangkan, 60 persen dari jumlah kepesertaan itu, seluruhnya dibiayai oleh APBD mencapai 120 miliar lebih. Bisa dicek di Provinsi Sumsel, kita terbesar bayarannya,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata Dodi, BPJS Kesehatan diminta membantu Pemkab Muba melakukan pendataan ulang agar pembiayaan peserta BPJS dari APBN bisa ditambah lagi. Selain itu, untuk perusahaan agar lebih digencarkan kepesertaan BPJS untuk karyawannya.
“Pembiayaan 120 miliar tersebut kalau dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan atau fasilitas lainnya untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tentu sangat berguna sekali,” tuturnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Rudhy Suksmawan Hardhiko pada kunjungan kali ini menyerahkan penghargaan kepada Bupati Muba Dodi Reza Alex karena Muba merupakan satu dari enam kabupaten terbaik di Provinsi Sumatra Selatan yang mencapai UHC 95,07 persen dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
“Perlu juga kami sampaikan bahwa Kabupaten Muba adalah kabupaten pertama di Sumsel yang telah berhasil mencapai UHC. Hal ini sejalan dengan RPJMN Pemerintah Pusat, artinya seluruh penduduk sudah dijaminkan kesehatannya. Tentunya ini adalah suatu prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Muba yang juga secara manfaat dapat langsung dirasakan oleh warganya di tengah situasi pandemi saat ini tidak perlu khawatir lagi akan biaya pelayanan kesehatan,” kata Rudhy.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan MoU antara Pemkab Muba dan BPJS Kesehatan Cabang Palembang mengenai sinergi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang jaminan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Pemkab Muba Fokus Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara
- Tri Suaka Bakal Tampil di Malam Opening MTQ 2024
- Pemkab Muba Matangkan Persiapan MTQ ke-30 Tingkat Provinsi
