Fraksi PDIP Protes, Anggaran UHC untuk Warga Miskin Dikurangi Rp46 Miliar

Ketua Fraksi PDIP DPRD Palembang, Duta Wijaya Sakti. (ist/rmolsumsel.id)
Ketua Fraksi PDIP DPRD Palembang, Duta Wijaya Sakti. (ist/rmolsumsel.id)

Ketua Fraksi PDIP DPRD Palembang, Duta Wijaya Sakti, telah mengungkapkan kekhawatirannya terkait pengurangan anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC) bagi rakyat miskin di kota Palembang.


"Pengurangan anggaran UHC sebesar Rp 46 miliar terjadi pada APBD Perubahan Palembang Tahun 2023," kata Duta Wijaya Sakti setelah menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRD Palembang pada Selasa (19/9).

Dia menjelaskan bahwa UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dengan biaya terjangkau.

"Pada APBD induk 2023, Komisi 4 sudah menyetujui anggaran UHC bagi rakyat miskin untuk pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar Rp 108 miliar. Namun, pada APBD perubahan 2023, Pemerintah Kota Palembang mengurangi anggaran sebesar Rp 46 miliar dengan alasan bahwa biaya KIS tersebut akan dicover oleh APBN," kata Duta.

Anggota DPRD Palembang yang telah menjabat selama dua periode ini menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang ada, hingga saat ini dana APBN untuk mencover KIS tidak optimal. 

Oleh karena itu, dia khawatir bahwa banyak masyarakat miskin di Palembang tidak akan dapat lagi mendapatkan akses perawatan kesehatan karena tidak didukung oleh KIS.

"Kami mendesak Pj Walikota Palembang untuk mengembalikan anggaran UHC sesuai dengan yang telah disetujui dalam APBD induk 2023," ujarnya.

"Jika anggaran tersebut tidak tersedia, maka rakyat miskin tidak akan dapat memanfaatkan hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit secara gratis," tambahnya.