Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna VII dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Sumsel, Senin (16/12), di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel.
- Pansus DPRD Sumsel Desak Pemprov Validasi Data Perkebunan Sawit
- DPRD Sumsel Desak Gubernur Kaji Ulang Kegiatan di Buffalo Center Rambutan
- Ribuan Buruh Sumsel Kepung DPRD, Tuntut Penetapan UMSP dan Evaluasi Pengawas Tenaga Kerja
Baca Juga
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andi Dinialdie, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD H. Nopianto dan Ilyas Panji Alam. Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Setda) Sumsel, Drs. H. Edwar Candra, MH, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumsel.
Agenda rapat paripurna ini adalah mendengarkan penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Sumsel. Sesuai dengan peraturan DPRD Sumsel Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Sumsel, pasal 63 ayat (1), setiap anggota DPRD wajib melakukan reses di daerah pemilihannya masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, hasil pelaporan disampaikan oleh masing-masing juru bicara dari setiap daerah pemilihan (Dapil) DPRD Sumsel. Berbagai aspirasi disampaikan, mencakup sektor-sektor strategis seperti sumber air bersih, ketahanan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga energi terbarukan.
Alfrenzi Panggar Besi, anggota DPRD asal Dapil 7, menyampaikan keluhan masyarakat di wilayahnya terkait truk angkutan batubara yang sering melintasi jalan yang tidak seharusnya. “Truk angkutan batubara sangat mengganggu. Tak hanya bagi masyarakat sekitar lokasi, truk itu juga menyasar jalan yang semestinya tak boleh dilalui,” ujar Alfrenzi.
David dari Partai Golkar juga menyoroti potensi pertanian di empat kecamatan Kabupaten Lahat yang mencakup hampir 4.000 hektar sawah yang kini mengalami kekeringan. Ia menekankan perlunya perhatian terhadap masalah irigasi dan ketersediaan pupuk yang sering menjadi kendala petani. “Banjir bandang merusak saluran irigasi, hingga membuat 4.000 hektar lahan pertanian berubah. Kami berharap aspirasi masyarakat ini benar-benar dijalankan,” katanya.
Selain itu, masalah pembangunan bronjong, talud, lampu jalan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi fokus utama yang harus segera diatasi di dapil ini. Juru bicara Dapil Lubuklinggau, Mura, dan Muratara, Bemby Perdana, menyampaikan bahwa reses tahap pertama yang berlangsung dari 2 hingga 9 Desember 2024 berhasil menghimpun berbagai usulan dari masyarakat. “Kami tidak hanya mencatat, tetapi benar-benar membawa aspirasi masyarakat yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah,” kata Bemby.
Permintaan utama dari dapil ini meliputi pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, normalisasi sungai, dan pembangunan irigasi. Selain itu, bibit benih unggul, pupuk bersubsidi, serta peningkatan fasilitas jalan juga menjadi kebutuhan mendesak yang disuarakan oleh masyarakat.
Susi Imelda Frederica, anggota DPRD dari Dapil 9, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Aspirasi yang disampaikan termasuk perbaikan jalan, peningkatan akses pendidikan, dan dukungan terhadap petani lokal melalui program ketahanan pangan.
Sedangkan Ade Pramanja, juru bicara Dapil 10, menekankan pentingnya pembangunan dan peningkatan jalan penghubung, terutama jalur dari Sungai Rebo menuju Sebokor, Banyuasin 1. Ia juga mengusulkan normalisasi sungai dan irigasi untuk mendukung sektor pertanian. “Kami meminta perhatian terhadap kebutuhan benih unggul dan ketersediaan pupuk bersubsidi, yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas petani di wilayah kami,” ujar Ade.
Dari Dapil lainnya, seperti Dapil 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, rata-rata menyampaikan aspirasi mengenai masalah pertanian, kelangkaan pupuk, sarana kesehatan, sarana pendidikan, lampu jalan, irigasi, drainase, jalan rusak, dan masalah sosial lainnya. Banyak juga warga Dapil 1 dan 2 Kota Palembang yang meminta agar kota ini tidak lagi mengalami kebanjiran ketika hujan turun.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, menyatakan komitmen pemerintah untuk merespons usulan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa beberapa usulan akan diteruskan ke pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, tergantung lingkup kewenangannya.
“Kami telah meminta Bappeda untuk menelaah laporan-laporan ini. Usulan yang menjadi kewenangan kabupaten akan kami sampaikan agar segera diakomodasi. Untuk tingkat provinsi, usulan akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD saat penetapan RKPD,” jelas Edward.
- Pansus DPRD Sumsel Desak Pemprov Validasi Data Perkebunan Sawit
- DPRD Sumsel Desak Gubernur Kaji Ulang Kegiatan di Buffalo Center Rambutan
- Ribuan Buruh Sumsel Kepung DPRD, Tuntut Penetapan UMSP dan Evaluasi Pengawas Tenaga Kerja
