Pimpinan Komisi VII DPR RI meminta Pertamina mengaudit total seluruh infrastruktur kilang minyak guna mencegah terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa, seperti kebakaran Depo Plumpang, di Jakarta Utara.
- Komisi VIII DPR Desak Kemenag Tindak Tegas Travel Gunakan Visa Non-Haji
- Fauzi Amro dan Charles Meikyansah Mangkir Lagi dari Panggilan KPK di Kasus Korupsi CSR BI
- Anggota DPR Desak Pemeliharaan Alat Keamanan di Lapas
Baca Juga
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (16/3).
“Berkali-kali kita kemukakan ke publik, perlunya audit total tampaknya," tegas Sugeng dalam rapat itu.
Sugeng mengurai Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta Utara sudah berusia 50 tahunan. Fasilitas dan infrastruktur di Plumpang sudah jauh berbeda dengan keadaan saat ini, terlebih adanya pergantian musim atau climate change alias perubahan iklim yang bisa merusak fasilitas.
"Jadi, standar keamanan tampaknya memang harus diperhatikan. Saya kira apa yang disebut dengan tropis, subtropis, sekarang kan sudah mengalami pergeseran, ini bahasa teknis teman-teman pasti tahu," ujarnya.
Adanya badai petir yang bisa merusak infrastruktur kilang minyak juga tidak bisa disalahkan. Maka dari itu, Pertamina harus mampu melakukan pemeliharaan fasilitas seluruh kilang minyak.
Legislator dari Fraksi Nasdem ini menambahkan, fasilitas kilang minyak yang sudah tua itu membutuhkan penyegaran dengan pemeliharaan yang baik.
"Yang salah memang perkembangannya, selain sudah tua semua itu 74 hari ini mau 50 tahun, dan seluruh fasilitas baik storage maupun kilang, praktis dari zaman Orde Baru," ujarnya.
"Makanya, audit total seluruh fasilitas Migas kita, dalam hal ini yang baik storage atau kilang Dari Pertamina sehingga pada aspek-aspeknya," demikian Sugeng. 
- Pertamina Siagakan 7 Mobil Refueller untuk Dukung Penerbangan Haji di Bandara SMB II
- Pertamina Siagakan 95.700 KL Avtur untuk Kelancaran Penerbangan Haji 2025 di 13 Embarkasi
- Komisi VIII DPR Desak Kemenag Tindak Tegas Travel Gunakan Visa Non-Haji
