Hingga saat ini anggaran untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih sangat kecil sementara tugas dan tuntutan profesionalisme yang harus dijalankan sangat besar bahkan tidak sebanding.
- Pinjaman Disetujui, Pemkot Palembang Terima Kucuran Dana Rp112,8 Miliar dari PT SMI
- Bantu Masyarakat saat PPKM Darurat, Mendagri: Pemda Jangan Hanya Andalkan Anggaran Pusat!
- Usai Dilantik Jadi Menteri ATR, Hadi Tjahjanto Minta AHY Gebuk Mafia Tanah
Baca Juga
Secara umum anggaran TNI untuk tiga matra yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara sangatlah kecil yakni hanya sebesar 0,7 persen dari PDB atau hanya sekitar sebesar Rp 11 triliun saja. Nilai itu masih jauh dari kebutuhan TNI untuk menjadi prajurit yang profesional.
"Sementara Presiden Jokowi sendiri sempat bercita-cita anggaran TNI paling tidak sebesar 1,5 persen dari PDB. Tapi kenyataannya beda. Tahun 2017 saja anggaran TNI hanya 0,5 persen dan tahun ini diangka 0,7 persen. Ada penambahan tapi tetap saja di angka nol koma," ungkap Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dalam diskusi virtual bersama Bang Ruslan dengan tema Profesionalisme dan Kesejahteraan TNI, Selasa (06/10/2020).
Dijelaskan Abdul Kharis, untuk pakaian seragam saja, TNI hanya mendapat satu seragam untuk satu tahun atau dua seragama dalam tiga tahun. Sementara dalam menjalankan tugasnya para prajurit ini harus terjun ke lapangan dan terus menjalankan latihan.
"TNI kita jauh dari kata sejahtera, ini bisa dilihat dari uang lauk pauk saja. Mau jendral hingga kopral uang lauk pauk saat ini hanya sebesar Rp 60 ribu perhari. Tahun 2021 akan naik Rp 10 ribu. Meski naik, nilai segitu masih jauh dari kata cukup. Duit lauk pauk untuk di Jakarta saja masih kurang. Bagaimana di Papua, biaya hidup lebih tinggi dari Jakarta.
Idealnya, uang lauk pauk itu sebesar Rp 80 ribu atau bahkan Rp 150 ribu perhari.
"Kalau dikatakan anggaran TNI dihambat ya memang dihambat. Yang menghambat yah Menteri Keuangan karena inikan menyangkut anggaran," ungkapnya.
Soal profesional, sikap itu beda jauh dari tentara di luar seperti Amerika Serikat. Tentara di AS tidak akan bergerak kalau perlengkapan tidak lengkap dan tidak standar.
"Kalau di kita sikap profesional masih dihitung demi negara dan bangsa. Kita ingin profesional tapi dananya tidak mendukung," ujar Abdul Kharis.
- Kadivyankumham Kemenkumham Sumsel Lakukan Pembinaan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kota Pagaralam
- Dana Bersama Penanggulangan Bencana, Gotong Royong Pembiayaan Risiko Bencana
- Opini WTP 12 Kali Berturut Jadi Kamuflase Sistem Penganggaran yang Kusut [Bagian Pertama]
