Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli menyesalkan rencana kenaikan Ongkos Naik Haji (ONH) tahun 2023 yang mencapai Rp 49,8 Juta.
- PKS Klaim Kemenangan di 10 Pilkada Serentak Sumsel
- Sesalkan Sikap KPK di Kasus Sahbirin Noor, DPR: Katanya Berani Jujur Hebat?
- Soal Cetak 3 Juta Lahan Baru, Legislator PKS Usul Petani Milineal Digaji Minimal Rp5 Juta
Baca Juga
Menurut Syaiful, rencana kenaikan ongkos haji itu dibahas oleh Komisi VIII DPR RI Bersama Kementrian Agama RI. Dan dari seluruh fraksi , hanya fraksi PKS yang menolak rencana biaya haji 2023.
“Jadi kami sangat menyesalkan rencana biaya haji 2023 yang mencapai Rp49,8 Juta perjamaah. Dan kami selaku kader PKS satu suara dengan pak Bukhori Yusuf anggota Komisi VIII DPR RI,” katanya, Kamis (16/2).
Dia menegaskan, saat ini belum tepat waktunya melakukan kenaikan biaya ongkos haji, karena kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil apalagi pasca bencana covid-19.
"Hitungan ril operasional itu realistis, dan kondisi sekarang pemerintah sepertinya tidak peka melihat perkonomian masyarakat secara makro," kata Syaiful.
Politisi PKS ini sendiri secara pribadi menolak rencana kenaikan biaya ongkos haji 2023, dan mengharapkan pemerintah berlaku lebih bijaksana, hingga tidak terlalu membebani masyarakat untuk menjalankan ibadah haji 2023.
Untuk diketahui, Kementrian Agama dan Komisi VIII DPR RI menetapkan biaya haji 2023 sebesar Rp49,8 Juta perjamaah. Semula, biaya perjalanan haji(BIPIH) yang diusulkan Menag ada diangka Rp69 Juta. Namun setelah melalui rapat dengan Komisi VIII DPR RI, BIPIH akhirnya ditetapkan menjadi Rp49.182.700,26 Juta.
Dalam rapat Panja biaya haji yang dibahas oleh DPR RI, seluruh fraksi di komisi VIII menyetujuinya, kecuali fraksi PKS menyatakan menolak BPIH dan Bipih. 
- Pansus DPRD Sumsel Desak Pemprov Validasi Data Perkebunan Sawit
- DPRD Sumsel Desak Gubernur Kaji Ulang Kegiatan di Buffalo Center Rambutan
- Ribuan Buruh Sumsel Kepung DPRD, Tuntut Penetapan UMSP dan Evaluasi Pengawas Tenaga Kerja
