Puluhan Massa Aliansi Aktivis Sumatera Selatan (AASS) menggelar aksi demo di halaman kantor Gubernur Sumsel, Selasa (5/3).
- Pj Bupati Ahmad Rizali Ambil Formulir Bacabup Muara Enim di Tiga Partai
- Bantah Dikeluarkan Dari PSN, Rizali Pastikan Proyek Tol Muara Enim Prabumulih-Muara Enim Berlanjut 2025
- KPU Empat Lawang Audiensi dengan Pj Bupati, Bahas Persiapan Pilkada
Baca Juga
Massa mendesak pencopotan Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali. dianggap sebagai pemimpin yang anti kritik.
Sayang Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni tidak menemui para pendemo dan diwakilkan perwakilan Biro Pemerintahan Pemprov Sumsel Helmi Yunan.
Menurut salah satu aktivis Sumsel, Sanusi menilai kinerja Pj Bupati Muara Enim dianggap tidak baik dan anti kritik dari masyarakat.
“Kami memberikan waktu sampai awal bulan puasa , kalau tidak ada tindak lanjut perkembangan bahwa Pj Bupati Muara Enim tidak dilakukan rekomendasi pemecatan maka kami mengambil langkah kongkrit untuk mengepung kantor Gubernur Sumsel, saya pastikan kawan-kawan aktivitas, wartawan akan turun bersama meminta Pj Gubernur Sumsel untuk melakukan pemecatan ini,”katanya.
Menurutnya tanpa adanya kritik maka daerah tidak akan maju, bahkan mereka pun akan melakukan perlawanan.
“Dodo Arman ini melakukan klasifikasi dengan baik dan yang lucunya lagi bahwa secara teknis proses pelaporan dan proses peliputan sudah benar, tapi yang kami sayangkan Polda Sumsel mengusut kasus ini, ini lucu,”ujarnya.
Sedangkan salah satu pendemo, Iqbal Tawakal menilai Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali yang diduga terkenal anti kritik, sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya sebagai pejabat publik tentunya harus lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tentunya dapat menjaga kondusifitas daerah sampai proses pemilukada 2024 selesai.
“Pj Bupati Muara Enim diduga telah mencederai demokrasi dengan tindakan melakukan ancaman dengan melaporkan kawan kami dari elemen insan pers dan penggiat anti korupsi ke Polda Sumsel, lantaran adanya pengaduan Masyarakat terhadap laporan dugaan korupsi di Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel TA. 2021,”kata dia.
Hal-hal seperti ini menurutnya seharusnya tidak perlu terjadi, seyogyanya seorang kepala daerah tidak boleh anti kritik apalagi kritik yang sifatnya membangun, tentunya yang paling penting adalah seorang kepala daerah yang dijabat oleh seorang Pj harus lebih mengedepankan kinerjanya dalam membangun daerah dan melayani masyarakat.
“Karena menurut data yang kami dapat dari BPS Sumsel per Februari 2024 kabupaten Muara Enim menempati angka inflasi paling tinggi se Sumsel sebesar 4,63 persen dengan IHK 106,98. Ini menunjukan bahwa selama masa jabatannya sebagai Pj Bupati Muara Enim tidak menunjukan kinerja yang baik dalam mengendalikan Tingkat inflasi, sedangkan pengendalian inflasi merupakan atensi oleh pemerintah pusat.,”ungkapnya.
Hal senada dikemukakan salah satu pendemo Dodo Arman menilai kinerja Pj Bupati Muara Enim telah gagal membawa Kabupaten Muara Enim menjadi lebih baik.
Dia mendesak Pj Gubernur Sumsel , Kapolda Sumsel untuk menghentikan segala macam bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, LSM, Ormas dan Wartawan.
“Mendesak Pj Gubernur Sumsel untuk segera memberikan rekomendasi atas pencopotan Pj Bupati Muara Enim kepada Kementerian Dalam Negeri RI dan meminta kepada Kemendagri RI untuk mencopot dan mengevaluasi kinerja Pj Bupati Muara Enim yang dinilai telah gagal,”katanya.
Perwakilan Biro Pemerintahan Pemprov Sumsel Helmi Yunan menghargai dan mengapresiasi kritik yang disampaikan massa Aliansi Aktivis Sumatera Selatan (AASS)
“Apa-apa yang disampaikan tadi akan kami sampaikan kepada pimpinan kami yang lebih tinggi untuk diadakan analisa dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut di masa datang,“jelasnya. 
- Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni Hadiri Peringatan Hari Kartini 2024 di Kabupaten Muara Enim
- Nyamar Jadi Kernet, Polisi Ringkus Pelaku Pungli Sopir Truk di Muara Enim
- Lahan Digarap Sepihak, Warga Keban Agung Ancam Aksi Besar-besaran di PT Bukit Asam
