Meski banyak mendapat penolakan dari sejulah elemen masyarakat, DPRD Muara Enim memmastikan akan tetap menggelar Pemilihan Wakil Bupati (pilwabup) Muara Enim sisa periode 2018-2023.
- PAN Klaim Peroleh Suara Terbanyak di PALI, Ambil Alih Kursi Ketua DPRD
- Golkar Lubuklinggau Klaim Raih 7 Kursi, Target Pertahankan Kursi Ketua DPRD
- Naik Vespa Bareng Suami, Ketua DPRD Sumsel Nyoblos di TPS 20 Palembang
Baca Juga
Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki pihaknya sudah berkonsultasi dan mendapat petunjuk dari Kemendagri RI. "Kita (DPRD) sudah koordinasi dan konsultasi ke Kemendagri dan pihak terkait untuk pelaksanaan Pilwabup. Kalau tidak ada dasarnya mana berani kita gegabah," kata Liono saat dibincangi di ruang kerjanya, Senin (5/9).
Lebih lanjut dia mengatakan saat ini, persiapan Pilwabup sudah 100 persen selesai siap dan mendetil. Seluruh kelengkapan persyaratan sudah diperiksa ke pihak-pihak yang berwenang. Termasuk pengamanan jalannya Pilwabup yang dijadwalkan bakal bergulir, siang ini Selasa (6/9/2022).
"Semuanya persyaratan sudah siap, termasuk keamanan kita mintakan Kepolisian dan dibantu Satpol PP serta Dishub Muara Enim untuk pengaturan lalulintas," jelasnya.
Dijelaskannya, untuk proses pemilihan diawali dengan Paripurna Penetapan Cawabup Muara Enim yang akan dilakukan oleh 44 anggota DPRD Muara Enim dari 45 Anggota DPRD Muara Enim. Seorang anggota DPRD dipastikan absen karna masih menunaikan ibadah umroh.
"Setelah ditetapkan barulah dilakukan pengambilan nomor undian untuk dua cawabup yakni Ahmad Usmarwi Kaffah yang diusung Partai Demokrat dan PKB sedangkan Muhammad Yudistira Syahputra dari partai Hanura," katanya.
Setelah penyampaian visi dan misi masing-masing Cawabup. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemilihan Cawabup sekitar pukul 13.00 WIB. Adapun sistemnya tertutup dimana masing-masing anggota DPRD Muara Enim masuk bilik suara dan memilih nama Cawabup.
Sementara itu, Ketua Pansus Dwi Windarti mengatakan dokumen pendukung terkait sudah di verifikasi tinggal penjadwalan pemilihan. "Yang memilih jadi yang punya hak pilihkan ada 45 anggota dewan. Terkait hadir atau tidak hadirnya eksekutif tidak akan mempengaruhi proses pemilihan," pungkasnya. 
- Koalisi PKS dan PKB Berlanjut di Pilkada
- Prabowo Beri Sinyal PKB Merapat ke Koalisi
- Siap Dampingi Muchendi, Politisi Hanura Ini Ambil Formulir Calon Bupati di Demokrat OKI
