DPD Partai Demokrat Sumsel berharap Presiden segera mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini melihat banyaknya desakan seluruh elemen masyarakat terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai tidak berpihak pada rakyat utamanya kaum buruh dan pekerja.
- Lingkar Hijau Desak Pusat Turun Tangan, Beri Sanksi Pelanggaran Lingkungan Pemkot Palembang
- Motor Suzuki Thunder Hangus Terbakar di SPBU Lubuklinggau Usai Isi Pertalite
- Salat Id, Ribuan Warga Padati Masjid Agung Palembang
Baca Juga
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD Demokrat Sumsel, Muchendi Mahzarekki menanggapi aksi unjukrasa ratusan mahasiswa Sumsel yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumsel, di kawasan Simpang Lima DPRD Sumsel, Rabu (7/10/2020).
Menurut Muchendi, partai Demokrat sedari awal jelas sebagai salah satu parpol yang menolak terbentuknya RUU ini dan saat ini sudah disahkan jadi UU.
"PD dari awal kita mengatakan kalau belum ada urgensinya untuk membahas dan mengesahkan RUU ini, karena kita sama sama tahu kalau pandemi covid ini butuh kebersamaan pemerintah dan dewan untuk sama sama menanganinya yang fokusnya di open penanganan kesehatan dan ekonomi, bukannya malah mempercepat pengesahan RUU yang pro dan kontra ini," kata Muchendi.
Dia mengatakan, Partai Demokrat sedikit keberatan dari UU tersebut salah satunya adalah buruh dan tenaga kerja yang tidak diuntungkan karena disana tidak ada keadilan sosial, bahkan didalamnya justru meminggirkan dan lebih mengutamakan kapitalistik bahkan neoliberal.
"Mudah mudahan dengan banyaknya desakan saat ini Partai Demokrat tetap berjuang. Walau saat ini sudah jadi undang undang namun dengan dukungan dan banyaknya desakan elemen masyarakat yang memang tidak dilibatkan dalam pembentukan UU ini. Maka kita berharap dengan banyaknya desakan masyarakat presiden tergerak untuk mengeluarkan perpu sehingga bisa membatalkan UU itu sendiri," tegasnya.
Lebih lanjut Muchendi yang juga Wakil Ketua DPRD Sumsel ini mengatakan, jika UU ini terus dijalankan maka akan berimbas ke daerah. Karena paling peraturan tertinggi adalah UU maka pergub dan lainnya akan mengacu pada UU maka nantinya perda dan pergub didaerah akan terganggu.
"Ini bisa ganggu stabilitas di daerah karena kedepan semua perijinan akan hanya ada dipusat dan otonomi daerah tidak ada lagi. Kita harap persiden bisa mengapresiasi aspirasi masyarakat. Partai demokrat sendiri kemarin mas AHY (ketua umum) secara virtual telah mengintruksikan pada kita didaerah mengajak seluruh kader, buruh dan pekerja untuk terus disuarakan dan berjuang agar suara di daerah sampai ke pemerintah pusat," pungkasnya.
- Hari Keempat, Enam Sumur Minyak Ilegal Masih Terbakar
- Balita 4 Tahun di OKI Dicabuli Saat Nonton Upin Ipin
- Terjebak Salju, 21 Warga Pakistan Meninggal Dunia
