Meski ekonomi digital, khususnya industri game menjadi salah satu bidang yang tengah dikembangkan, pemerintah tidak akan ragu memblokir produk tersebut jika memang memberi dampak negatif bagi generasi penerus bangsa.
- Jokowi Singgung Pembangunan IKN di Muktamar Pemuda Muhammadiyah
- Tak Ada Niatan Maju Pilgub Sumsel, Agung Firman Sampurna Dukung Herman Deru
- PDIP Targetkan 30 Persen Kuota Perempuan Duduki Legislatif pada 2024
Baca Juga
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengatakan, terdapat game online yang berdampak negatif terhadap anak-anak, seperti memicu perilaku agresif dan eksposur terhadap konten kekerasan.
Dia mengaku mendapat keluhan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa salah satu game bernama Free Fire telah menimbulkan sejumlah tindak kekerasan dan kriminalitas pada anak-anak di bawah umur.
"Sekarang kami sedang menunggu hasil kajian resmi dari mereka (KPAI dan LPAI), kemudian kita akan kolaborasikan dengan (Kementerian) Kominfo," kata Sandiaga setelah menghadiri acara Jakarta Future Forum di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis malam (2/5).
Untuk tindakan lebih lanjut, Sandiaga menekankan bahwa pemerintah tidak ragu jika harus menutup game online berunsur kekerasan. Karena menurutnya anak-anak yang merupakan aset bangsa harus dilindungi demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
"Kami tidak akan ragu-ragu menindak tegas termasuk pemblokiran dari game tersebut jika memang situasi yang mengharuskan kami untuk melindungi anak-anak Indonesia," tegasnya.
Sandiaga menambahkan, bahwa pengaturan akan dibuat untuk memastikan bahwa game terindikasi kekerasan tersebut tidak merusak generasi bangsa.
"Rules-nya nanti tentunya kita akan buat sebagai turunan dari Perpres Nomor 19 Tahun 2024, saya dan Pak Kominfo akan melakukan beberapa peraturan turunan untuk memastikan bahwa game ini tidak merusak masa depan anak-anak," pungkasnya. 
- Kejagung Didorong Usut Mega Korupsi Tambang Timah Hingga ke Akar
- DPT OKU Menurun
- Jokowi Dinilai Gagal Jadi Tauladan Patuh Prokes, Ini Alasannya
