Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi (Jakor) menggelar aksi demo di kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis (27/07/23) untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang diduga kurang optimal dalam menjalankan tugasnya.
- PAN Kirim Sinyal Tak akan Dukung Gibran di Pilpres 2029
- Nama KTA Tidak Sesuai Dengan KTP, KPU Palembang Kesulitan Verifikasi Data Peserta Pemilu 2024
- Tegas dan Berani, Milenial Pegiat Beladiri di Sumbar Dukung Firli Bahuri Maju Pilpres 2024
Baca Juga
Koordinator aksi, Fadrianto TH, menyatakan bahwa alasan di balik aksi demo ini adalah adanya dugaan terkait formasi tenaga pendidik di Kabupaten OKU. Menurut informasi yang diterima, operator sekolah, tenaga administrasi, petugas perpustakaan, tenaga keamanan, dan tenaga kebersihan di wilayah tersebut tidak pernah terakomodir untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keadaan ini menyebabkan kekecewaan di kalangan tenaga pendidik.
"Dalam aksi ini, banyak tenaga pendidik di Kabupaten OKU yang merasa kecewa karena tidak diakomodir untuk diangkat menjadi CPNS dan PPPK," ungkap Fadrianto.
Selain itu, Fadrianto juga mengungkapkan bahwa selain masalah formasi tenaga pendidik, terdapat indikasi ketidakharmonisan antara Pemerintah Kabupaten OKU dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU.
"Kami berharap agar Gubernur Sumsel segera mengusulkan pergantian Pj Bupati OKU dan mengevaluasi jabatan Pj Bupati yang diduga tidak mampu menjalankan Good Governance di Kabupaten OKU," tambahnya.
Fadrianto juga menuntut agar Gubernur Sumsel segera mencari pengganti baru untuk Pj Bupati OKU dan mengusulkannya kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini dilakukan karena Pj Bupati yang saat ini menjabat diduga tidak mampu mengelola Pemerintah dengan baik.
Yunan Helmi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumsel, hadir di lokasi aksi untuk menerima aspirasi dari massa Jakor. Yunan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan untuk mendapatkan perhatian dan tindakan yang sesuai.
Massa aksi berharap agar Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, melakukan monitoring evaluasi dan mengambil tindakan tegas terhadap Pj Bupati OKU dan Kepala Dinas Pendidikan yang diduga tidak mengusulkan pengangkatan CPNS dan PPPK untuk formasi tenaga pendidikan di Kabupaten OKU. Aksi demo ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. 
- 101 CPNS di Sumsel Dilantik, Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Pengabdian Masyarakat
- BKPRMI Sumsel Resmi Dilantik, Yusril Puji Peran Gubernur dalam Pendidikan Keagamaan
- Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo, Gubernur Herman Deru Luncurkan Gebrak di Palembang
