Mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (20/10/2020).
- SK Dikembalikan Cagub Sumbar, PDIP Terkena Pukulan Telak
- Kenyang Pengalaman di Legislatif, Holda Siap Ramaikan Pilgub Sumsel
- Ada Ancaman Bencana, Kapolri Bentuk Satgas Khusus di Libur Nataru 2025
Baca Juga
BEM SI yang menolak UU Cipta Kerja itu mengeluarkan ultimatum untuk Presiden dalam waktu delapan hari. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja.
Untuk itu, BEM SI memberikan waktu 8x24 jam kepada Presiden Jokowi. Baca Juga: Mahfud MD Endus Skenario Ada Korban di Demo 20 Oktober "Apabila tidak bisa melakukan hal tersebut dalam 8x24 jam, kami memastikan gerakan besar mahasiswa menciptakan kegentingan nasional tepat pada Hari Sumpah Pemuda," kata seorang koordinator aksi BEM SI dalam unjuk rasa itu.
BEM SI, seperti dilansir jpnn.com, mengingatkan pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19. Pasalnya, penanganan pandemi masih buruk dengan pertambahan kasus Covid-19 yang terus tinggi.
Namun, pemerintah justru menggelar rentetan atraksi politik. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah justru menyetujui RUU Ciptaker dalam rapat paripurna pada 5 Oktober lalu.
BEM SI dalam aksi tersebut juga mengkritisi Presiden Jokowi yang menyebut aksi-aksi mahasiswa dan buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja akibat terkena hoax. BEM SI menegaskan bahwa aksi-aksi tersebut didasari keresahan publik atas aturan yang tidak berpihak ke rakyat.
"Aksi itu dibalas Presiden Joko Widodo dengan menyatakan yang disuarakan masyarakat tentang Undang-undang Cipta Kerja disebabkan kebohongan belaka," pungkas dia.
- BEM SI Terbawa Permainan Politik Tingkat Tinggi
- Kritik Dugaan Dinasti, BEM SI Tak Ingin Terjadi Neo Orde Baru di Era Jokowi
- Siang Ini, Massa BEM SI Akan Datangi Istana Presiden
