Eva Dwiana sebagai Wali Kota Bandarlampung dinilai akan banyak kesamaan seperti wali kota sebelumnya, Herman HN. Terutama mengenai program pembangunan.
- Pakar Hukum Nilai Pamer Kekayaan jadi Alasan Brigjen Endar Diberhentikan
- Calon Jemaah Haji Diminta Kurangi Selfie, Perbanyak Doa dan Ibadah
- Prabowo-Gibran Unggul Telak di Hasil Rekap Papua Barat Daya
Baca Juga
Bedanya, gaya kepemimpinan Eva Dwiana akan cenderung lebih halus dan lembut serta berhati-hati dalam berbicara.
"Kalau Herman HN kan orangnya ceplas-ceplos, cenderung tidak bisa mengontrol kata-kata. Mungkin Bunda Eva akan lebih halus dan tidak menyukai konflik," kata Akademisi Universitas Lampung, Budi Kurniawan, kepada Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (25/2).
Lanjutnya, kesamaan tersebut terlihat saat Eva Dwiana-Deddy Amarullah melakukan kampanye, dimana ia mengaku akan melanjutkan program kerja Herman HN, mulai dari pendidikan, dan kesehatan gratis.
"Menurut saya melihat isi narasinya sama dengan apa yang dia kampanyekan selama ini," ujarnya.
Walaupun terlihat sama, Budi Kurniawan berpesan pembangunan Bandarlampung ke depan lebih jelas lagi, jangan mengikuti tran di Indonesia yang tidak kontekstual dengan di Lampung. Misalnya pembangunan yang menyingkirkan peran transportasi publik.
"Kita ini masih minim transportasi publik, jadi kalau ingin merubah kemacetan itu jangan terus membangun jalan atau melebarkan jalan serta membangun flyover, tapi masyarakat itu dialihkan budayanya dari menggunakan mobil pribadi ke transportasi publik," ujarnya.
Selain itu, perubahan iklim yang telah terjadi di kota-kota besar dunia, tidak menutup kemungkinan terjadi di Kota Bandarlampung akibat efek naiknya permukaan air laut, perubahan daratan dan efek yang paling dirasakan adalah banjir.
"Ruang terbuka hijau jangan disalahgunakan untuk perumahan, industri dan pembangunan. Pemerintah harus tegas soal ini, karena kalau ini tidak diperhatikan maka Bandarlampung akan menjadi kota langganan banjir," jelasnya.
Lanjutnya, perlu juga ruang publik di Bandarlampung misalnya taman kota, temoat bermain anak, atau tempat aman warga untuk bercengkrama.
"Nah kita belum menemukan taman yang enak untuk nongkrong-nongkrong itu di sini. Alih-alih membangun taman kota atau hutan kota malah digunakan untuk pembangunan," ujarnya.
Tambahnya perlu juga keterlibatan warga sipil dalam mengawasi pembangunan atau menyampaikan keluhan-keluhannya kepada pemerintah. Bila perlu diadakan smart city atau aplikasi untuk menampung itu.
"Harusnya ada aplikasi smart city sehingga masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan juga bisa terlibat langsung dalam proses pembangunan. Transparansi anggaran juga perlu dilakukan," jelasnya.
