PSI Disarankan Batalkan Hak Interpelasi, Pemerhati Betawi: Banjir Jakarta Salah Rame-rame

Banjir di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu (20/2)/Net
Banjir di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu (20/2)/Net

Pemerhati Budaya Betawi Ahmad Mathar Kamal meminta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meninjau ulang rencananya untuk mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Wacana hak interpelasi PSI itu sendiri untuk meminta penjelasan Anies mengenai banjir yang melanda Jakarta pada akhir pekan lalu.

"Nggak usah deh banyak bicara penanggulangan banjir Jakarta. Semua komponen kekuasaan nggak serius sih nanganin penanggulangan banjir," kata Mathar kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (26/2).

Menurut Mathar, musibah banjir yang nyaris rutin menggenangi Jakarta bukan merupakan semata tanggung jawab gubernur DKI.

"Banjir Jakarta tuh salah rame-rame sejak lama," kata Mathar.

Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikomandani Basuki Hadimuljono seperti malas-malasan merampungkan proyek Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten.

"Padahal dua bendungan itu ditargetkan selesai akhir 2020 kemarin," kata Mathar.

Kedua bendungan kering tersebut dipastikan bukan untuk keperluan irigasi atau air baku, namun untuk mengurangi banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Di sisi lain, Mathar mengungkapkan, Jakarta yang berdiri di atas delta sungai memang rawan banjir. Paling tidak ada 13 sungai yang melalui Jakarta dan berpotensi meluap ketika hujan. 

Selain itu, tanah Jakarta juga tidak stabil dan cenderung cekung karena tanahnya merupakan tanah hasil sedimentasi.

"Mending kita kerja bareng-bareng supaya banjir berkurang, bukan saling menyalahkan," tutup Mathar.