Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil norma pengecualian syarat pencalonan anggota legislatif bekas narapidana kasus korupsi bakal ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- DKPP Hentikan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Bawaslu Lahat
Baca Juga
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menerangkan, putusan MK Nomor 87/PUU/2022 terhadap gugatan uji materiil Pasal 240 ayat (1) huruf g salah satu objek pengawasan Bawaslu.
"Putusan MK No 87 tsb otomatis menjadi salah satu variabel Bawaslu dalam menentukan fokus pengawasan penetapan Caleg oleh KPU," ujar Lolly saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/12).
Dia menuturkan, dalam tugas pokok dan fungsi Bawaslu adalah melakukan pencegahan hingga penindakan.
Terkait dengan pencalonan anggota legislatif di Pemilu Serentak 2024, pihaknya melihat hal ini menjadi satu aspek yang juga harus dipelototi.
"Hal ini karena terdapat potensi kerawanan ketidakcermatan KPU dalam melakukan verifikasi syarat calon," sambungnya menerangkan.
Sebagai bentuk tindak lanjutnya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI ini memastikan akan disiapkan sedari awal.
"Bawaslu akan menurunkan alat kerja (pemantau) dengan memuat subtansi telah melewati masa jeda 5 tahun bagi bakal Caleg yang berstatus mantan narapidana," demikian Lolly menambahkan. 
- Budi Antoni-Henny Ajukan Gugatan Hasil PSU Pilkada Empat Lawang ke MK
- Suryatati-Ii Sumirat Resmi Gugat Hasil PSU Pilkada Bengkulu Selatan ke MK
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
