Bawaslu PALI Gelar Rakernis Pengawasan Logistik Pilkada Serentak 2024

Dalam rangka memastikan kesiapan pengawasan pendistribusian logistik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pada tanggal 24-25 Oktober 2024. 


Kegiatan ini berlangsung di Fave Hotel, Kota Prabumulih, dengan dihadiri oleh jajaran Bawaslu PALI serta penyelenggara pemilu mulai dari Pengawas tingkat Kecamatan hingga pengawas tingkat Kelurahan/Desa di lima Kecamatan di Kabupaten PALI.

Koordinator Sekretariat Bawaslu PALI, Adi Kurniawan SAp MSi, yang sekaligus menjabat sebagai ketua pelaksana Rakernis, menekankan pentingnya pengelolaan logistik sebagai salah satu faktor krusial dalam kelancaran Pilkada. Adi menegaskan pengelolaan logistik harus dilakukan dengan profesional, mengedepankan prinsip-prinsip yang menjunjung integritas dan transparansi.

 “Pengelolaan logistik harus tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, dan tepat waktu agar penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan efisien. Prinsip kejujuran dan integritas menjadi pedoman utama dalam melaksanakan tugas ini,” ujarnya.

Rakernis ini dihadiri oleh Pengawas tingkat Kecamatan (Panwascam) hingga Pengawas tingkat Kelurahan/Desa (PKD) yang berasal dari lima Kecamatan di Kabupaten PALI. 

Selain dihadiri oleh pihak Bawaslu sendiri, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertugas menyampaikan materi terkait pengelolaan logistik Pilkada. Materi yang diberikan mencakup regulasi terbaru dalam tata kelola logistik serta berbagai tantangan yang mungkin dihadapi selama tahapan pendistribusian.

Ketua Bawaslu PALI, Lestrianti AM Keb, yang turut membuka dan menutup kegiatan Rakernis, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam proses distribusi logistik Pilkada. Hal ini dilakukan guna mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. 

“Rakernis ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan pengawasan secara menyeluruh. Dengan pengawasan yang ketat, kita dapat memastikan semua tahapan Pilkada 2024 berjalan tertib dan sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Lestrianti juga menambahkan pengawasan logistik mencakup berbagai aspek, mulai dari penyimpanan hingga distribusi ke berbagai daerah, termasuk daerah-daerah terpencil yang sulit diakses. Menurutnya, kesiapan logistik yang optimal dapat mengurangi risiko keterlambatan atau kerusakan yang mungkin terjadi selama proses pendistribusian, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kelancaran Pilkada.

Dalam kegiatan ini, peserta Rakernis diberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi terbaru terkait logistik pemilu serta tantangan-tantangan yang dihadapi, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Sehingga, diharapkan para peserta dapat mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul selama tahapan distribusi logistik Pilkada.

Rakernis ini diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta. Sesi ini bertujuan untuk membuka ruang komunikasi dua arah, memungkinkan para peserta untuk menyampaikan kendala atau kekhawatiran mereka terkait pengawasan logistik. Diskusi ini juga berfungsi untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk Bawaslu, KPU, serta pengawas tingkat Kecamatan dan Desa.