Anggota Polda Sumsel dan seluruh jajaran kembali diingatkan untuk tidak terlibat dalam politik praktis, terutama sepanjang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada 27 November mendatang.
- Dua Pj Bupati di Sumsel Mangkir dari Panggilan Penyidik
- Dirreskrimum Polda Sumsel Pergoki 2 Pasang Remaja Hendak Double Date MiChat ke Kamar Kos
- Bentuk Apresiasi Tinggi, Personel Polda Sumsel Berprestasi Dapat Bonus Spesial
Baca Juga
Penegasan itu disampaikan langsung oleh Penata Kebijakan Kapolri Madya (PKKM) Polda Sumsel, Kombes Pol Sigit Adiwuryanto saat memimpin Apel Pagi, Halaman Mapolda Sumsel, Senin (12/8).
"Jika ditemukan adanya Personel Polda Sumsel jajaran yang terlibat dalam pemilu Politik praktis, maka akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku,dan akan berurusan dengan Bidpropam Polda Sumsel," ujar dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, Polri khususnya di Polda Sumsel dan jajaran harus bersikap netral pada Pilkada serentak 2024. "tidak memihak atau memberikan dukungan kepada salah satu calon, tidak memberikan fasilitas, tidak memberikan arahan, tidak memberikan tanggapan," tegas dia.
Untuk menciptakan situasi Pilkada serentak yang aman dan nyaman, sambung dia, Polri menggelar 2 operasi yakni Operasi Mantap Praja dan Satgas Nusantara Cooling System yang dimulai pada 24 Agustus mendatang.
Kedua operasi ini, sambung dia, bertujuan untuk menyebarkan informasi-informasi Kepolisian terkait dengan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, guna mencegah isu hoax isu sara, propaganda yang dapat mengganggu ketenteraman dan kerukunan masyarakat, antara umat beragama.
"Pesta demokrasi tetap jalin silaturahmi dan persaudaraan, serta tidak mudah terprovokasi dengan dengan adanya isu isu yang beredar yang tidak kita ketahui kebenarannya," tandas dia. 
- Buat Pilkada Serentak 2024, KPU Rekrut 3 Juta Petugas KPPS
- Dua Pj Bupati di Sumsel Mangkir dari Panggilan Penyidik
- Jelang Pilkada Serentak, Polres Muara Enim Pastikan Kesiapan Pengamanan di Kantor Bawaslu
