Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dari Fraksi Demokrat, Handry Pratama Putra, menanggapi wacana pembinaan pelajar yang terlibat tawuran dengan mengirimkan mereka ke barak militer.
- Anggota DPRD Sumsel Desak Gubernur Alokasikan Lagi Bantuan Stek Kopi untuk Petani
- Minta Agen Diperbanyak, DPRD Sumsel Dukung Penghapusan Penjualan Elpiji 3 Kg Melalui Pengecer
- Anggota DPRD Sumsel Minta Kenaikan PPN 12 Persen Dikaji Ulang
Baca Juga
Menurutnya, langkah tersebut terbilang kontroversial dan perlu kajian yang lebih mendalam.
Wacana ini diadopsi dari gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyarankan pengiriman sejumlah pelajar untuk mengikuti pendidikan karakter selama 14 hari di barak militer.
Tama, sapaan akrab Handry, menilai rencana tersebut belum memiliki dasar hukum yang jelas, serta kurangnya kajian komprehensif dan panduan kurikulum yang sesuai.
"Saya rasa ini perlu kajian lebih lanjut. Tidak bisa hanya mengandalkan niat baik tanpa dasar yang kuat, baik secara hukum maupun praktis," kata Tama pada Rabu (7/5/2025).
Meskipun ia memahami bahwa tujuan dari wacana ini adalah untuk menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap hormat terhadap aturan, Tama menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak psikologis bagi para pelajar.
Menurutnya, pendekatan keras yang mengandalkan hukuman fisik atau tekanan mental bisa berisiko menambah trauma dan memperburuk perilaku agresif di masa depan.
Sebagai alternatif, Tama mengusulkan agar pendidikan karakter bagi pelajar yang bermasalah lebih mengedepankan pendekatan humanis.
"Pendidikan karakter harus lebih fokus pada perbaikan perilaku melalui kesadaran, pembinaan kepemimpinan, serta pelibatan keluarga dan komunitas," ujarnya.
Lebih lanjut, Tama menegaskan bahwa jika melibatkan pihak militer, hal itu harus melalui program pelatihan disiplin yang bersifat edukatif dan inspiratif, bukan dengan hukuman yang bersifat fisik.
"Tindakan jangka pendek yang salah justru bisa merusak masa depan anak-anak kita. Kita harus berhati-hati dalam memilih pendekatan yang tepat," tutup Tama. 
- Anggota DPRD Sumsel Desak Gubernur Alokasikan Lagi Bantuan Stek Kopi untuk Petani
- Minta Agen Diperbanyak, DPRD Sumsel Dukung Penghapusan Penjualan Elpiji 3 Kg Melalui Pengecer
- Anggota DPRD Sumsel Minta Kenaikan PPN 12 Persen Dikaji Ulang
