Anggota DPRD Sumatera Selatan Dapil IX Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Ahmad Toha mengkritik soal adanya tim penanganan sumur minyak ilegal yang telah dibentuk oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.
- Pj Gubernur Sumsel Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Sumsel Atas Enam Ranperda
- Kembalikan Formulir ke PAN, Meli Mustika Ngaku Sudah Dipinang Bacagub Sumsel
- Dorong Pembentukan Banyuasin Timur, DPRD Sumsel Minta Segera Lengkapi Persyaratan Administrasi dan Fisik
Baca Juga
Toha mengaku mendukung pembentukan tim tersebut. Hanya saja, ia meminta agar pihak yang dilibatkan benar-benar bekerja untuk mengentaskan permasalahan sumur minyak di Muba.
“Jangan hanya sekadar menjawab situasional saja. Hendaknya ini jadi rujukan, menjadi referensi ke depan, jangan jika ada masalah baru ada tim , tidak ada masalah tim bubar lagi, tim ini kan untuk mengawal dan mengawasi apa yang terjadi di lapangan,”kata Toha, Selasa (13/6/2023).
Selain itu, Toha juga mempertanyakan tujuan tim itu dibentuk. Sebab, ada indikasi tim itu hanya akan digunakan untuk menakuti para warga yang terlibat.
“Tim ini poin pentingnya apa? apakah untuk membatasi penambangan atau sekedar mohon maaf untuk menakut-nakuti atau bagaimana, semuanya harus jelas, harus clear,”ujarnya.
Selama ini menurutnya masyarakat di Muba sering dihadapkan kepada pasal-pasal soal pelanggaran terkait sumur minyak. Akan tetapi pemerintah kurang memperhatikan secara sosial ekonomi masyarakat.
Tim ini menurutnya harus ada rumusan, punya program penanganan secara bijak yang bisa menghadirkan rasa adil dan rasa aman bagi masyarakat.
“Karena masyarakat Muba ingin makan dan sumber –sumber minyak ini menjadi andalan mereka untuk kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan non konsumtif misal membiayai anak sekolah banyak mengandalkan dari sektor ini. Makanya saya menyambut baik kalau tim ini bentuk-bentuk untuk menertibkan dan untuk memaksimalkan sistem yang ada disitu,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK bersama Pj Bupati Apriyadi Mahmud mendesak Pemerintah pusat untuk proaktif memberikan solusi terkait regulasi sumur masyarakat agar tidak terus berlarut pada kesempatan Rapat Pembahasan Upaya Penanganan dan Penanggulangan Sumur Masyarakat bersama Direktur Jenderal Kementerian ESDM, Prof Turtuka Ariadji Phd, Senin (12/6/2023) di Mapolda Sumsel.
"Kita bentuk Tim, dan ini harus segera dan cepat. Saya akan buat langsung SK untuk Tim bersama dalam upaya penanganan sumur minyak masyarakat di Sumsel, karena Muba sudah sangat siap tata kelola-nya, Muba akan jadi inisiator dan koordinator atau vokal poin, saya minta Bupati Muba Apriyadi," tegas Gubernur Herman Deru.
Mantan Bupati OKU Timur dua periode ini berharap persoalan sumur minyak masyarakat segera ada win win solusi dengan ke depan tidak ada lagi korban serta kerusakan lingkungan.
"Kita akan kebut persoalan ini bersama-sama, dan dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan Kemenko Maritim dan Investasi," tegasnya lagi.
- Pukau Ribuan Masyarakat Muba Trisuaka dan Nabila Meriahkan Pembukaan MTQ di Sekayu
- Tim SAR Belum Temukan Warga Muba yang Hilang Diterkam Buaya
- Pj Gubernur Sumsel Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Sumsel Atas Enam Ranperda
